RADAR PALU - Wakil Bupati (Wabup) Tojo Unauna (Touna), Hj. Surya Lapasiri, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Ridwan, dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol Arlinda, menerima audiensi jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas perpajakan dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.
Audiensi dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, Nurul Hidayat, didampingi Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Poso, Rifai. Dalam kesempatan itu, pihak KPP menyampaikan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Poso mencakup empat kabupaten, yakni Kabupaten Poso, Touna, Morowali, dan Morowali Utara (Morut).
Baca Juga: Banjir Touna Rendam Jalur Trans Poso, Akses Sempat Terganggu
Dalam kesempatan itu, Nurul Hidayat mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna atas kerja sama dan sinergi yang selama ini terjalin, khususnya dalam mendukung kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan kewajiban perpajakan lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una atas dukungan dan sinergi yang telah terbangun dengan baik selama ini. Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,"ucap Nurul.
Sementara itu, Wabup Surya Lapasiri menegaskan bahwa Pemkab Touna terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk taat terhadap kewajiban perpajakan, termasuk dalam penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah daerah selalu menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pajak yang dibayarkan masyarakat dan instansi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, kami mendukung upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan,"jelas Wabup.
Dalam audiensi tersebut, KPP Pratama Poso juga menyatakan kesiapan untuk memberikan sosialisasi perpajakan kepada perangkat daerah apabila diperlukan.
Sosialisasi dapat melibatkan bendahara maupun pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan guna meningkatkan pemahaman terkait aturan dan kewajiban perpajakan.
