RADAR PALU - Krisis fiskal yang membelit Pemkab Morowali Utara (Morut) mulai menunjukkan dampak serius terhadap jalannya pemerintahan.
Bukan hanya program pembangunan yang terdampak, pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 kini ikut tersendat akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi keuangan daerah yang tertekan setelah devisit lebih dari Rp500 miliar, membuat proses legislasi di DPRD Morut berjalan tidak maksimal.
Baca Juga: Wabup Morut Ingatkan Operator SIKS-NG Tidak Manipulasi Penerima Bansos
Sejumlah regulasi penting yang seharusnya segera dibahas dan disosialisasikan ke masyarakat kini terancam molor.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Morut, Arman Purnama Marunduh, membenarkan bahwa keterbatasan fiskal menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan agenda pembentukan Perda tahun depan.
Menurut Arman, DPRD Morut saat ini berpacu dengan waktu untuk melaksanakan konsultasi publik terhadap dua Ranperda strategis.
Masing-masing Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Sumber Mata Air serta Ranperda Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum Tertentu, dan Penomoran Bangunan.
Namun di tengah tekanan anggaran, tiga Ranperda lain bahkan belum tersosialisasi kepada masyarakat.
Ketiganya mencakup Ranperda Kelembagaan Adat dan Pelestarian Budaya Mori, Ranperda Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Ranperda Pengelolaan Rumah Kos.
Baca Juga: Dinkes Morut Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Pengawasan Pelabuhan dan Perjalanan Diperketat
Dampak paling nyata dari krisis fiskal, lanjut Arman, terlihat pada pemangkasan cakupan sosialisasi Ranperda.
