RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Morowali, Musri Yuyuningsih, menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan.
Baca Juga: Komisi XIII DPR RI Kunker ke Morowali, Perkuat Pengawasan Layanan Hukum dan Imigrasi
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut dikatakannya saat pelaksanaan konsultasi publik ranperda penanggulangan bencana di Aula Dinas Pertanian, Selasa (21/4/26).
Menurut Musri Yuyuningsih, dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap rancangan peraturan daerah wajib melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan uji publik.
Tahapan ini bertujuan untuk memastikan substansi Ranperda telah sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan masyarakat sebelum masuk ke proses selanjutnya.
Musri Yuyuningsih juga mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta konsultasi publik.
Ia menekankan pentingnya saran dan masukan guna menyempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana agar lebih komprehensif dan implementatif ketika diterapkan nantinya.
Baca Juga: Pemkab Morowali Gelar Musrenbang RKPD 2027
Kegiatan konsultasi publik ini merupakan hasil kerja sama antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dengan Perkumpulan Pengkajian Hukum dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
