RADAR PALU - Kebijakan wajib naik Trans Palu untuk ASN resmi diberlakukan. Tujuannya jelas: tekan penggunaan kendaraan pribadi dan dorong efisiensi—tapi isu biaya langsung jadi sorotan.
Aturan ini diterapkan Pemerintah Kota Palu sebagai langkah pembiasaan transportasi umum di kalangan aparatur. ASN kini diarahkan menggunakan bus Trans Palu saat berangkat ke kantor.
Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi sekaligus membangun budaya naik transportasi publik.
Baca Juga: Hari Ketiga ASN Palu Wajib Naik Bus, Antusias Tinggi, Halte Rujab Ramai Sejak Pagi
“Ini kebijakan yang baik, selain efisiensi juga membiasakan ASN menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Dukungan dengan Catatan
Di balik dukungan, Rico memberi catatan penting. Ia menilai skema pembiayaan harus jadi perhatian serius pemerintah kota.
Baca Juga: Dishub Palu Upayakan Reaktivasi Aplikasi Mitra Darat, Dukung ASN Wajib Naik Bus Trans Palu
Menurutnya, jangan sampai ASN justru terbebani ongkos harian akibat kebijakan ini. Apalagi, tidak semua pegawai memiliki kondisi ekonomi yang sama.
“Jangan sampai kebijakan ini memberatkan ASN dengan kewajiban membayar ongkos bus,” tegasnya.
Usul Skema Tarif Berjenjang
Rico mendorong adanya kajian lanjutan agar kebijakan ini lebih adil dan aplikatif di lapangan.
