Diskusi Resonara Bahas Perang Dunia III dan Dampaknya bagi Indonesia


RADAR PALU - Resonara kembali mengadakan diskusi bertajuk Ngaji Geopolitik dengan mengangkat tema "Dampak Perang Dunia Terhadap Indonesia".
Diskusi ini menghadirkan pakar komunikasi politik dan praktisi politik yang mengupas tuntas ancaman krisis energi hingga urgensi industrialisasi nasional bagi Indonesia di tengah bayang-bayang Perang Dunia III, Minggu (12/04/2026).
Praktisi Politik, Fahmi Najib A. Balcher, SH., MH, menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai urat nadi pasokan minyak dunia yang kini terancam ditutup akibat perang asimetris antara Iran dan Amerika-Israel.
Baca Juga: Ujian Tanpa Kertas! Siswa SD Inpres Baru Kini Pakai Chromebook dan Google Form
"Dampak pertama bagi Indonesia, kita akan mengalami krisis energi. Karena sumber daya ketahanan energi kita itu kurang lebih 60 persen berasal dari negara Arab, semuanya lewat dari pintu Selat Hormuz," ujar Fahmi
Ia juga mengungkap dampak dari ditutupnya jalur tersebut mulai dirasakan di sejumlah negara Barat yang diakibatkan seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa, mengalami kenaikan harga bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga dapat memicu inflasi dan tekanan ekonomi yang lebih luas
"Nah, laporan terakhir dari Energy International Agency, itu melaporkan bahwa kondisi masyarakat Eropa khususnya, kemudian masyarakat Amerika pada khususnya hari ini, semakin naik sudah. Harga BBM di Amerika di kurs kita ini sudah naik kurang lebih 50 ribu," ungkapnya.
Selanjutnya fahmi menambahkan bahwa jika perang berlanjut hingga tiga bulan ke depan, Indonesia berisiko menghadapi krisis multidimensi, mulai dari sektor fiskal hingga manufaktur yang berujung pada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat lonjakan biaya energiq
"Kalau pasokan minyak itu yang keluar dari selat hormus itu 20% tidak bisa keluar, ini akan berdampak. Yang kedua, kita akan mengalami krisis multidimensi, baik itu di sektor fiskal maupun di sektor industri-industri manufaktur. Nah, kalau industri manufaktur kita tidak bisa bergerak maka efeknya kita ketahui bersama akan terjadi PHK," katanya.
Dalam tinjauan politiknya, praktisi politik tersebut juga mengkritisi posisi tawar diplomasi Indonesia yang dinilai masih lemah di forum global. Ia menyinggung posisi Presiden Prabowo dalam organisasi internasional yang dinilai berada di tengah pusaran kepentingan negara-negara yang terlibat konflik.
"Indonesia tidak boleh berangkat pada blok kanan atau blok kiri, ini sebenarnya bisa menguntungkan bagi Indonesia. Namun, di sisi lain, kita tahu bersama bahwa Presiden Prabowo hari ini kan bergabung dalam sebuah organisasi, Board of Peace (BOP) yang diisi oleh negara-negara yang hari ini memprakarsai perang di Timur Tengah," jelasnya.
