RADAR PALU - DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026, Jumat (10/4/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, didampingi Wakil Ketua I Megawati Ambo Asa dan Wakil Ketua II Ambo Mai. Hadir dalam agenda ini Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo, anggota DPRD, serta pimpinan OPD.
Wakil Bupati Morut, H Djira Kendjo, mewakili Bupati menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Ajak Warga Morowali Utara Hidup Berkah Lewat Sedekah dan Haul Guru Tua
Ia menegaskan, pembentukan Perda harus mengikuti tahapan sesuai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 80/2015 yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 120/2018.
"Perda harus disusun secara terencana, harmonis, dan melibatkan masyarakat agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas," tegasnya.
Salah satu Ranperda yang diajukan adalah Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Ranperda ini bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin, memberikan bantuan hukum gratis, dan melindungi hak konstitusional warga negara
Pemkab Morut menilai, masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum namun terkendala biaya dan pengetahuan.
"Bantuan hukum menjadi jembatan keadilan agar semua warga mendapat perlakuan yang sama di depan hukum," jelas Djira.
DPRD Morut juga membahas Ranperda perubahan tata cara pencalonan dan pemberhentian kepala desa.
