RADAR PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai memetakan kesenjangan mekanisme berbagi data pembangunan di Sulawesi Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat integrasi data melalui platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB).
Kegiatan identifikasi kesenjangan data tersebut digelar di Kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kamis (5/3/2026), dan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta mitra pembangunan.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Arfan, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi kendala pertukaran data antar lembaga pemerintah.
“Apa yang kita bicarakan saat ini adalah indikator yurisdiksi yang bergerak pada upaya integrasi data secara terpadu, sebab ini memang menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas selama ini,” ujar Arfan.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memperkuat sistem data pemerintah daerah agar lebih terintegrasi dan mudah digunakan dalam perencanaan pembangunan.
Arfan berharap forum tersebut dapat menghasilkan basis data yang lebih valid dan akurat sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan data yang valid dan akurat, sehingga indikator yurisdiksi nantinya bisa mencakup aspek lingkungan, sosial-ekonomi, hingga tata kelola,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala GIZ Sulawesi Tengah, Ismet Khaeruddin, menilai keberhasilan pembangunan harus diukur melalui indikator yang jelas dan terukur.
“Mengukur keberhasilan pembangunan perlu indikator yang jelas, termasuk indikator pembangunan berkelanjutan yang fokus pada indikator yurisdiksi yang sedang dikembangkan oleh Bappenas,” tuturnya.
Manajer Implementasi Proyek SAFE & SASCI+, Jonas Dallinger, menjelaskan studi kasus yang dilakukan dalam kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan data yang masih terjadi di berbagai instansi.
“Studi kasus ini untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam ketersediaan data, peraturan, dan SOP berbagi data ke platform, termasuk hambatan teknis dan kelembagaan di lapangan,” tulis Jonas dalam pesan WhatsApp.
Ia menambahkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah banyaknya data yang tersebar di berbagai OPD namun belum saling terhubung.
“Beberapa data tidak bisa saling berkomunikasi, kualitas data masih rendah karena keterbatasan pengumpulan, serta masih ada kekurangan kerangka kebijakan yang kuat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rekomendasi konkret untuk memperkuat mekanisme berbagi data dan mempercepat implementasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di daerah.***
