RADAR PALU - Di tengah kompleksitas layanan kesehatan modern, urusan medis tak lagi berdiri sendiri. Ada hukum, etika, dan tata kelola yang ikut menentukan arah pelayanan kepada masyarakat.
Ruang pertemuan itulah yang mengemuka saat pelantikan pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MKHI) Sulawesi Tengah, Sabtu (31/1/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menghadiri pelantikan pengurus sekaligus membuka Seminar Kesehatan MKHI Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Pogombo, Palu.
Dalam sambutannya, Reny menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menilai amanah tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan tanggung jawab dalam memperkuat hukum di sektor kesehatan.
Menurutnya, tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks. Regulasi, teknologi medis, sistem pembiayaan, hingga perlindungan hak pasien dan tenaga kesehatan saling berkaitan dan membutuhkan pemahaman hukum yang utuh.
Reny menekankan posisi strategis MKHI dalam menjaga keseimbangan. Di satu sisi melindungi masyarakat sebagai penerima layanan, di sisi lain memberi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.
Ia menyebut profesi tenaga kesehatan berada pada ruang yang sensitif. Karena itu, kajian hukum harus dilakukan secara matang agar perlindungan berjalan adil dan proporsional.
Perkembangan era digital juga menjadi perhatian. Arus informasi yang cepat, terutama di media sosial, kerap memicu persoalan hukum di bidang kesehatan jika tidak disikapi dengan tepat.
Reny berharap MKHI Sulawesi Tengah mampu merespons dinamika tersebut melalui kajian, edukasi, dan advokasi yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Ia juga mengapresiasi komposisi kepengurusan MKHI yang dinilai multidisipliner, melibatkan unsur hukum, tenaga medis, hingga tokoh masyarakat.
Menutup sambutannya, Reny menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bersinergi dengan MKHI dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.***
