Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Minta PLN - Pemkot Data Kembali PJU

R
Penulis: Rony Sandhi❯
Suasana rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi Bidang Pembangunan (C) DPRD Palu, di Ruang Sidang Utama. Foto.Istimewa
Suasana rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi Bidang Pembangunan (C) DPRD Palu, di Ruang Sidang Utama. Foto.Istimewa
PALU - Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PLN dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Rabu (01/02) di Ruang Sidang Utama DPRD Palu.

Dalam hasil rapat memutuskan agar Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman bersama PLN, untuk kembali mendata jumlah mata lampu penerangan jalan umum (PJU), yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kota sehingga masuk dibiayai pembayarannya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Palu, Ahmad Umayer. Dimana pendataan kembali bertujuan untuk memastikan total pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk membayar PJU. Sebab dari data yang diberikan oleh PLN, ada banyak mata lampu yang tidak masuk dalam kategori penerangan jalan umum.

“Sebab dari 11.768 mata lampu, ada banyak mata lampu yang justru dibebankan ke pemerintah daerah. Contohnya mata lampu yang ada di area perkantoran dan beberapa lampu di Palu seperti di Kampus atau Universitas, semuanya dibebankan ke Pemerintah Kota,” ungkapnya.

Ahmad Umayer meminta agar pihak terkait tidak hanya sekadar mendata, seluruh anggota Komisi meminta agar Pemerintah Kota berkomunikasi ke Provinsi guna melakukan sharing dana pembiayaan PJU. Hal itu dikarenakan ruas jalan di Kota Palu dipetakan menjadi beberapa kategori yakni jalan nasional, provinsi dan kota.

“Dari total pembiayaan PJU yang awalnya Rp3,4 miliar sekarang Pemkot hanya membayar Rp1,4 miliar untuk PJU. Tetapi di dalamnya ada juga jalan provinsi, seharusnya pemerintah kota berkomunikasi ke provinsi. Jika sharing pembiayaan dapat dilakukan, maka itu dapat menghemat anggaran daerah,” terangnya .

RDP dilakukan Komisi C ini guna memastikan pembiayaan PJU yang seharusnya dibayarkan. Sebab beberapa bulan terakhir, pembayaran PJU berubah-ubah, mulai dari Rp1,2 miliar kemudian menjadi Rp1,4 miliar.

“Sebelumnya kita anggarkan Rp1,2 miliar pembayaran PJU, tetapi faktanya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar PJU itu Rp1,4 miliar. Naik turunnya angka itu karena pada bulan-bulan sebelumnya, ada sisa anggaran dari Perkim yang disubsidi oleh PLN untuk membayar bulan berikutnya. Makanya kita gelar pertemuan ini, untuk memastikan biaya yang seharusnya dikeluarkan Pemkot untuk PJU,” tutupnya.(who)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkot Palu Siapkan Penertiban Kabel di Sejumlah Jalan Protokol, Ini Daftarnya

Pemkot Palu Siapkan Penertiban Kabel di Sejumlah Jalan Protokol, Ini Daftarnya

Pemkot Palu menargetkan jalan protokol bebas kabel fiber optik semrawut. Penertiban berlanjut ke sejumlah ruas hingga 2027 mendatang.

‎Jelang Nataru, Pemkot Palu Pantau Harga dan Stok Bapok di Pasar

‎Jelang Nataru, Pemkot Palu Pantau Harga dan Stok Bapok di Pasar

‎Pemkot Palu bersama Bulog sidak Pasar Manonda jelang Nataru. Stok beras dan minyak goreng aman, sementara harga cabai rawit masih tinggi

Gedung Baru Puskesmas Talise Diresmikan, Imelda Soroti Kualitas Pelayanan

Gedung Baru Puskesmas Talise Diresmikan, Imelda Soroti Kualitas Pelayanan

Wawali Palu Imelda meninjau gedung baru Puskesmas Talise di Huntap Tondo dan menekankan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer