RADAR PALU - Ketua Persatuan Masyarakat Pantoloan (PMP), Zulkarnain, mendesak agar pelayanan kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) tetap berlangsung di Pelabuhan Pantoloan di tengah rencana pemindahan ke Pelabuhan Donggala. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Tengah di ruang baruga lantai 3, Senin (26/10/2026), dengan menawarkan solusi agar kedua pelabuhan tetap melayani penumpang.
Zulkarnain mengatakan, pembahasan RDP menghasilkan sejumlah usulan, termasuk pembagian lokasi sandar kapal KM Dorolonda dan KM Lambelu. Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi jalan tengah agar kepentingan masyarakat Pantoloan dan Donggala sama-sama diperhatikan.
Namun, ia menyoroti kesepakatan bersama pada Desember 2025 yang disebut mengatur tidak adanya pemindahan kapal PELNI tanpa terlebih dahulu memanggil seluruh pihak yang menandatangani kesepakatan untuk mencari solusi.
Baca Juga: KM Dorolonda ke Donggala, KM Lambelu Tetap di Pantoloan, Andi Arman Sebut Keputusan Sementara
“Apabila ada pemindahan semua pihak yang bertanda tangan dalam hal itu wajib dipanggil dulu untuk mencari solusi,” ujar Zulkarnain setelah rapat dengar pendapat.
Ia menilai, kesepakatan itu belum direalisasikan sebagaimana mestinya karena muncul jadwal baru pemindahan kapal ke Donggala tanpa penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak sesuai kesepakatan tersebut.
Karena itu, Zulkarnain meminta agar KM Dorolonda tetap singgah di Pantoloan, kemudian melanjutkan pelayanan ke Donggala. Menurutnya, pola pelayanan tersebut dapat menjadi solusi yang lebih adil bagi masyarakat di kedua wilayah.
Zulkarnain juga mengingatkan agar persoalan pemindahan pelayanan kapal tidak berkembang menjadi pertentangan antara masyarakat Pantoloan dan Donggala. Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan untuk menghalangi pelayanan di Donggala, melainkan memastikan masyarakat Pantoloan tidak kehilangan akses transportasi laut yang selama ini digunakan.
Ia turut menyoroti belum adanya tindak lanjut yang dinilainya memadai dari pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terhadap surat dan permohonan mediasi yang sebelumnya diajukan pihaknya.
Menurut Zulkarnain, pertemuan seluruh pihak dalam RDP menjadi kesempatan untuk menghasilkan keputusan yang konkret dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Ia berharap penyelesaian tidak hanya mengakomodasi kepentingan Pantoloan dan Kota Palu, tetapi juga masyarakat Donggala.
RDP tersebut menjadi momentum untuk memperjelas dasar kebijakan pemindahan pelayanan PELNI, pelaksanaan kesepakatan Desember 2025, serta kemungkinan pengoperasian kedua pelabuhan secara bersamaan. Kepastian keputusan dan tanggapan resmi dari kementerian maupun PT PELNI masih diperlukan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
