Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ronald Gulla Minta Dasar Percepatan Penagihan IPR Diperjelas

A
Penulis: Annisa Wibdy❯
Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.

Advertisement

RADAR PALU - Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, meminta alasan dan dasar hukum rencana percepatan penagihan penerimaan dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disiapkan secara jelas sebelum rekomendasi DPRD dibawa ke rapat paripurna.

Hal itu disampaikan Ronald dalam rapat Komisi II DPRD Sulteng bersama Biro Hukum, Bapenda, Dinas ESDM, di ruang rapat baruga lantai III, jalan samratulangi. Rabu, (30/9/2026). 

Ronald mengatakan, permintaan Gubernur Sulteng terkait surat keputusan atau rekomendasi DPRD untuk mempercepat penagihan perlu disertai penjelasan yang kuat. Sebab, Perda terkait retribusi tersebut masih dalam proses evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan.

Menurutnya, DPRD perlu menjelaskan urgensi keputusan gubernur diterbitkan lebih dahulu, sementara perda diperkirakan baru dapat ditetapkan sekitar November atau Desember dan mulai berlaku pada Januari.

“Karena ini perda retribusi dan waktunya lebih panjang dalam proses, kemungkinan besar November-Desember paling cepat, sehingga Januari bisa aksi. Kemudian kita bisa kehilangan pendapatan,” kata Ronald.

Advertisement

Ia meminta Biro Hukum menyusun penjelasan atau petitum yang dapat menjadi dasar bagi DPRD dalam menyampaikan rekomendasi pada rapat paripurna.

Ronald juga meminta Bapenda dan ESDM menghitung potensi penerimaan yang berisiko hilang apabila penagihan harus menunggu perda berlaku. Menurutnya, angka tersebut penting untuk memperkuat alasan percepatan.

“Yang kedua itu apakah bisa memang skenario itu dijalankan walaupun belum ada Pergub, seperti yang disampaikan ESDM, kita bisa melakukan penagihan lebih awal dan objek apa yang bisa kita tagih lebih awal?” ujarnya.

Menurut Ronald, persoalan utama yang perlu dihitung adalah penerimaan dari produksi karena kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Sementara pembayaran terkait izin wilayah dilakukan di awal.

“Karena masalah produksi memang. Produksi itu dia berjalan terus, kita kehilangan itu,” katanya.

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi II DPRD Sulteng Bahas Payung Hukum Iuran Pertambangan Rakyat, Biro Hukum Soroti Risiko Pungut

Komisi II DPRD Sulteng Bahas Payung Hukum Iuran Pertambangan Rakyat, Biro Hukum Soroti Risiko Pungut

DPRD Sulteng membahas payung hukum iuran pertambangan rakyat agar pemungutan memiliki dasar jelas serta kewajiban lingkungan tetap terjamin

DPRD Minta Pemkot Palu Koordinasi soal RKAB Tambang Galian C, Pengawasan Diperketat

DPRD Minta Pemkot Palu Koordinasi soal RKAB Tambang Galian C, Pengawasan Diperketat

Bapenda Palu koordinasi ke ESDM Sulteng: belum ada RKAB Galian C di Kota Palu. DPRD minta pengawasan.

Evaluasi Tak Kunjung Turun, Sulteng Terancam Kehilangan PAD Rp200 Miliar

Evaluasi Tak Kunjung Turun, Sulteng Terancam Kehilangan PAD Rp200 Miliar

Potensi PAD tambang rakyat Sulteng Rp200 miliar terancam hilang karena evaluasi Kemendagri belum turun dan dasar pungutan belum jelas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer