
RADAR PALU - Sekretaris Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Ronald Gulla, meminta alasan dan dasar hukum rencana percepatan penagihan penerimaan dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disiapkan secara jelas sebelum rekomendasi DPRD dibawa ke rapat paripurna.
Hal itu disampaikan Ronald dalam rapat Komisi II DPRD Sulteng bersama Biro Hukum, Bapenda, Dinas ESDM, di ruang rapat baruga lantai III, jalan samratulangi. Rabu, (30/9/2026).
Ronald mengatakan, permintaan Gubernur Sulteng terkait surat keputusan atau rekomendasi DPRD untuk mempercepat penagihan perlu disertai penjelasan yang kuat. Sebab, Perda terkait retribusi tersebut masih dalam proses evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan.
Baca Juga: Job Fair di Palu Diikuti 24 Perusahaan, Buka Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas
Menurutnya, DPRD perlu menjelaskan urgensi keputusan gubernur diterbitkan lebih dahulu, sementara perda diperkirakan baru dapat ditetapkan sekitar November atau Desember dan mulai berlaku pada Januari.
“Karena ini perda retribusi dan waktunya lebih panjang dalam proses, kemungkinan besar November-Desember paling cepat, sehingga Januari bisa aksi. Kemudian kita bisa kehilangan pendapatan,” kata Ronald.
Ia meminta Biro Hukum menyusun penjelasan atau petitum yang dapat menjadi dasar bagi DPRD dalam menyampaikan rekomendasi pada rapat paripurna.
Ronald juga meminta Bapenda dan ESDM menghitung potensi penerimaan yang berisiko hilang apabila penagihan harus menunggu perda berlaku. Menurutnya, angka tersebut penting untuk memperkuat alasan percepatan.
“Yang kedua itu apakah bisa memang skenario itu dijalankan walaupun belum ada Pergub, seperti yang disampaikan ESDM, kita bisa melakukan penagihan lebih awal dan objek apa yang bisa kita tagih lebih awal?” ujarnya.
Menurut Ronald, persoalan utama yang perlu dihitung adalah penerimaan dari produksi karena kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Sementara pembayaran terkait izin wilayah dilakukan di awal.
Baca Juga: Komisi II DPRD Sulteng Bahas Payung Hukum Iuran Pertambangan Rakyat, Biro Hukum Soroti Risiko Pungut
“Karena masalah produksi memang. Produksi itu dia berjalan terus, kita kehilangan itu,” katanya.



