
RADAR PALU - DPRD Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPW PPNI Sulawesi Tengah di ruang Ketua DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Kamis (17/9/2026). Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas persoalan yang berkaitan dengan tenaga keperawatan.
Persoalan tersebut sebelumnya bermula dari miskomunikasi antara anggota DPRD Kota Palu dan tenaga kesehatan. Salah satu anggota DPRD Kota Palu mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang perawat saat dirinya sedang tidur sebagai pendamping pasien.
Persoalan itu kemudian mendapat klarifikasi dari pihak RSUD Madani. Manajemen rumah sakit membantah adanya tindakan membangunkan pendamping pasien menggunakan kaki. Menurut pihak rumah sakit, kejadian tersebut terjadi akibat kesalahpahaman saat pendamping pasien baru terbangun dari tidur.
Baca Juga: Akulaku Finance Dorong UMKM Palu Tingkatkan Literasi Keuangan di Era Digital
Pertemuan tersebut membahas persoalan yang melibatkan salah satu anggota dprd kota palu kepada tenaga kesehatan, khususnya perawat, serta somasi yang disampaikan PPNI kepada DPRD Kota Palu.
Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PPNI Sulawesi Tengah, Muhammad Fadli mengatakan kedatangan PPNI merupakan bentuk solidaritas terhadap seluruh perawat di Sulawesi Tengah.
“Kami dalam hal ini mewakili seluruh Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sulteng. Dalam hal ini saya mewakili sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum,” kata Fadli setelah RDP.
Menurutnya, PPNI telah menyampaikan somasi kepada DPRD Kota Palu. Salah satu tuntutannya yakni meminta salah satu anggota DPRD Kota Palu yang menjadi persoalan dalam hal ini untuk menyampaikan permohonan maaf.
“PPNI Sulawesi Tengah hanya menyampaikan aspirasi rasa solidaritas dari seluruh perawat Sulawesi Tengah, menyampaikan tuntutan kepada anggota Dewan yang terhormat untuk memohon maaf kepada kami dalam bentuk somasi,” ujarnya.
Fadli mengatakan somasi tersebut telah diterima pihak DPRD Kota Palu. PPNI selanjutnya menunggu respons DPRD terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan sehingga para perawat dapat menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa merasa terintimidasi maupun menghadapi persoalan hukum akibat pelaksanaan tugasnya.



