Mutmainah Korona Dalami Kepemimpinan dan Integritas Publik di Australia
RADAR PALU - Politisi Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendapat kesempatan mengikuti program Australia Awards Short Course di Australia untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik.
Mutmainah menjadi salah satu dari 24 peserta dari Indonesia yang terpilih mengikuti program bertajuk “Promosi Kepemimpinan untuk Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik”. Program tersebut dipilih melalui proses seleksi yang diikuti sekitar 900 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia.
Program beasiswa Pemerintah Australia itu berlangsung selama enam bulan dan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pre-course di Jakarta, mentoring session melalui Zoom, hingga kegiatan pembelajaran di Asia-Pacific Integrity School, Griffith University, Brisbane.
Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Palu-Jakarta Dibatalkan
Selain pembelajaran di Brisbane, peserta juga mengikuti konsultasi dan kunjungan belajar di Canberra, Australia. Rangkaian program kemudian dilanjutkan dengan praktik project award selama tiga bulan, post-course, serta sesi evaluasi.
Salah satu tahapan penting yang diikuti Mutmainah adalah Asia-Pacific Integrity School di Griffith University, Brisbane, yang berlangsung pada 30 Agustus hingga 5 September 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan peserta dari sejumlah negara, di antaranya Papua Nugini, Tonga, Filipina, India, dan Fiji.
Menurut Mutmainah, kegiatan tersebut memberikan banyak pengetahuan sekaligus ruang untuk berbagi pengalaman antarnegara, khususnya mengenai pentingnya institusi negara sebagai lembaga integritas dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.
Baca Juga: PLN Jadwalkan Pemadaman Listrik Malam Ini, Sejumlah Wilayah Palu hingga Morowali Utara Terdampak
Ia menilai institusi negara tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang memimpin. Menurutnya, budaya dan nilai-nilai integritas harus tetap hidup dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
“Pembelajaran terbaik dari kelas ini adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip integritas menjadi praktik sehari-hari, khususnya di tingkat pemerintah daerah,” kata Mutmainah. Sabtu, (5/9/2026).
Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi dan kerangka kelembagaan terkait tata kelola pemerintahan. Namun, hal tersebut perlu diterjemahkan menjadi mekanisme yang lebih praktis, transparan, dan inklusif agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Disnakertrans Sulteng Temukan 6 Temuan K3 di IMIP Morowali, Perusahaan Diminta Segera Berbenah
Mutmainah juga melihat pentingnya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan, terutama dengan melibatkan perempuan, generasi muda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
