Piutang Air Donggala Tembus Rp40 Miliar, DPRD Palu Desak Segera Ditagih
RADAR PALU - Persoalan piutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terkait pemanfaatan air mendapat sorotan dari DPRD Kota Palu. Nilai piutang tersebut disebut telah mencapai sekitar Rp40 miliar lebih dan dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak terus membebani keuangan daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, mengatakan Pemkot Palu perlu memastikan perkembangan penagihan piutang tersebut kepada Pemerintah Donggala. Menurutnya, hingga kini perlu ada kejelasan mengenai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Nah, itu dimulai dari tahun lupa saya tahun berapa sampai sekarang utang itu sudah menumpuk. Nah, berarti harus ada yang ditagih,” kata Muslimun. Rabu, (2/9/2026).
Baca Juga: Penikaman di Toili Banggai, Polisi Bekuk Pelaku Usai Kejadian
Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan penagihan kepada Pemkab Donggala. Sebab, persoalan tersebut menyangkut kewajiban antarpemerintah daerah sehingga harus ada jalan keluar yang jelas.
“Tagih Pemda dari Pemerintah Palu menagih ke Pemerintah Donggala. Nah, sekarang kan belum kita tahu progresnya seperti apa, kapan mau dibayar utangnya,” ujarnya.
Menurut Muslimun, salah satu opsi yang dapat dikaji apabila Pemkab Donggala belum mampu melunasi kewajibannya adalah menyerahkan uwelino di serahkan ke pemerintah kota Palu.
“Karena memang secara kasat mata kita lihat kan pelanggannya hampir rata-rata wilayah Kota Palu. Apalagi kita punya PDAM sendiri,” jelasnya.
Ia mengatakan, opsi tersebut tentunya harus diawali dengan penghitungan terhadap seluruh aset yang berkaitan dengan jaringan air, termasuk jaringan dan kantor. Nilai aset kemudian dapat dibandingkan dengan jumlah piutang sebagai alternatif penyelesaian.
“Mereka punya apa? divanisasi, ongkos jaringan, aset jaringan itu berapa. Tinggal dikonversi dengan piutangnya. Kalau memang tidak sanggup membayar kan bisa,” katanya.
Muslimun menilai penyelesaian melalui mekanisme pertukaran aset dapat dipertimbangkan apabila secara nilai memungkinkan. Namun, seluruh proses harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan aturan yang berlaku.
