Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi C DPRD Palu Akan Panggil Dishub Bahas Jukir 

A
Penulis: Annisa Wibdy❯
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu Muchsin Ali. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palu Muchsin Ali. FOTO: Annisa Nurul Wibdy.

Advertisement

RADAR PALU - Komisi C DPRD Kota Palu berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu untuk membahas penataan juru parkir (jukir), termasuk rencana penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan rompi barcode. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Muchsin Ali, mengatakan pemanggilan Dishub diperlukan untuk mengetahui sejauh mana proses penataan jukir yang saat ini masih berjalan, termasuk penerapan sistem pembayaran parkir secara non-tunai.

“Setau saya, kita juga kan dari Komisi C juga belum memanggil. Nanti kita mau cari tahu bagaimana proses ke depannya,” kata Muhcsin. Senin, (31/8/2026). 

Baca Juga: Lima Gugatan Pilkades Morowali Utara Ditolak

Advertisement

Menurutnya, penggunaan rompi yang dilengkapi barcode menjadi salah satu gagasan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran parkir. Nantinya, masyarakat dapat membayar langsung melalui barcode yang tersedia pada rompi jukir.

“Iya, jadi nanti masyarakat berbayar langsung di barcode-nya aja,” ujarnya. 

Ia menyebut sistem tersebut masih dalam proses dan membutuhkan waktu untuk dipersiapkan sebelum diterapkan secara menyeluruh.

Muchsin menilai sistem pembayaran non-tunai dapat mengurangi transaksi tunai dalam pengelolaan parkir sekaligus membuat penerimaan lebih mudah tercatat dalam sistem pemerintah daerah.

“Nanti kita menghilangkan ini lah, biar PAD makin meningkat. Menghilangkan putus, apa namanya, tunai-tunai itu. Langsung masuk ke sistemnya Bapenda,” jelasnya.

Selain sistem pembayaran, Komisi C juga akan menelusuri persoalan parkir liar dan penataan jukir di lapangan. Muchsin mengatakan persoalan tersebut perlu dibahas bersama Dishub agar mekanisme penertiban dan pengelolaan parkir dapat lebih jelas.

Ia juga mendorong adanya kerja sama antara kepolisian, Dishub, Pemerintah Kota Palu, dan DPRD dalam melakukan penertiban. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pembayaran parkir resmi.

“Perlunya edukasi masyarakat bahwa dana dari jukir ini kan masuk ke PAD juga,” katanya.

Advertisement

Artikel Terkait

Kabar Baik, Morowali-Morut Masuk Pengolah dalam kepmen 157 

Kabar Baik, Morowali-Morut Masuk Pengolah dalam kepmen 157 

Morowali dan Morowali Utara masuk sebagai daerah pengolah dalam revisi kepmen 157, berpeluang meningkatkan PAD dan DBH Sulteng.

Pemkot Palu Kejar Kemandirian Fiskal, Retribusi UMKM Dioptimalkan

Pemkot Palu Kejar Kemandirian Fiskal, Retribusi UMKM Dioptimalkan

Pemkot Palu mengoptimalkan retribusi UMKM Rp3.500 per malam untuk memperkuat PAD dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Banggar DPRD Palu Minta Target Pajak 2027 Dirasionalkan

Banggar DPRD Palu Minta Target Pajak 2027 Dirasionalkan

Banggar DPRD Palu meminta target pajak 2027 dirasionalisasi agar sesuai potensi riil, termasuk PKB, MBLB dan penerangan jalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer