Oleh: Dedi Askary
Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat,adalah Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng semenjak April 2006 - July 2025. Komnas HAM sendiri merupakan Institusi Negara yang Independen & setara dengan Kementerian/Lembaga lainnya.
Reformasi birokrasi menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong. Di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kantor Bupati, reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, dalam implementasinya, seringkali muncul paradoks antara integritas dan loyalitas yang absurd, menghambat tercapainya tujuan reformasi yang sesungguhnya.
Integritas vs. Loyalitas: Dilema Klasik
Integritas, yang mencakup kejujuran, moralitas, dan kepatuhan terhadap aturan, adalah fondasi utama dalam reformasi birokrasi. Di sisi lain, loyalitas, yang seringkali diartikan sebagai kesetiaan terhadap atasan atau kelompok tertentu, dapat menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan integritas. Di lingkungan Setda Parigi Moutong, dilema ini seringkali muncul dalam berbagai bentuk:
1. Pengangkatan Jabatan: Promosi atau penempatan jabatan seharusnya didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Namun, praktik yang sering terjadi adalah pengangkatan berdasarkan kedekatan atau loyalitas kepada pejabat tertentu, tanpa mempertimbangkan integritas dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik dan menghambat inovasi.
2. Pengambilan Keputusan: Dalam proses pengambilan keputusan, integritas menuntut adanya objektivitas dan keberpihakan pada kepentingan publik. Namun, loyalitas yang berlebihan dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak rasional dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan justru merugikan masyarakat luas.
3. Pengawasan dan Penegakan Disiplin: Integritas diperlukan dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, loyalitas yang salah tempat dapat menyebabkan tindakan indisipliner dibiarkan atau ditutupi, sehingga menciptakan impunitas dan merusak citra birokrasi.
Absurditas Loyalitas Tanpa Integritas
Loyalitas tanpa integritas menjadi absurd ketika kesetiaan membutakan mata terhadap kesalahan dan penyimpangan. Dalam konteks reformasi birokrasi di Parigi Moutong, hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh:
Korupsi dan Kolusi: Loyalitas kepada atasan atau kelompok tertentu dapat mendorong tindakan korupsi dan kolusi. Pejabat yang seharusnya menjaga integritas justru terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Penyalahgunaan Wewenang: Loyalitas yang berlebihan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau membantu orang-orang terdekatnya.
Inefisiensi dan Pemborosan: Loyalitas yang salah arah dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang tidakPrioritas tetap dijalankan hanya karena adanya kepentingan tertentu, tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat
Membangun Birokrasi yang Berintegritas dan Profesional
Untuk mengatasi paradoks antara integritas dan loyalitas yang absurd, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif:
1. Penegakan Hukum dan Disiplin: Tindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa pandang bulu. Berikan sanksi yang setimpal kepada pelaku korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Libatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Tanamkan nilai-nilai integritas dan etika kerja yang tinggi.
4. Reformasi Sistem Pengangkatan Jabatan: Terapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan jabatan, berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Hindari praktik nepotisme dan favoritisme.
5. Penguatan Pengawasan Internal: Perkuat peran inspektorat dan unit pengawasan internal lainnya dalam mencegah dan mengungkap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Reformasi birokrasi di lingkungan Setda Kantor Bupati Parigi Moutong harus menjadi momentum untuk membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Paradoks antara integritas dan loyalitas yang absurd harus diatasi dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Hanya dengan demikian, tujuan reformasi birokrasi yang sesungguhnya dapat tercapai, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong. ***
Editor : Wahono.