Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlakuan Perpajakan Antara Usaha Perorangan dan Perseroan Perorangan

Muchsin Siradjudin
Penulis: Muchsin Siradjudin❯
Suherman (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)
Suherman (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)

Advertisement

Oleh:  Suherman *)

KALIMAT usaha perorangan dan Perseroan Perorangan sepintas terdengar sama namum dalam administrasi perpajakan keduanya sangat berbeda.

Usaha perorangan dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar atas nama diri sendiri sedangkan Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum perseroan terbatas untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang WNI sebagai pemegang saham sekaligus direktur.

Advertisement

Permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk Usaha Mikro Dan Kecil dilakukan melalui SABH pada laman: www.ahu.go.id dan mulai diperkenalkan sejak Oktober 2021.

Berdasarkan fakta lapangan masih banyak Wajib Pajak yang bergerak dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum memahami dengan benar bagaimana perlakuan perpajakan antara usaha perorangan dengan perseroan perseorangan.

Advertisement

Ada yang beranggapan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak keduanya sama yaitu menggunakan PPh Final 0.5 persen dari peredaran usaha.

Pemahaman seperti ini perlu diluruskan agar wajib pajak tidak mengalami kerugian yang berhubungan dengan pelaporan dan pembayaran pajak.

Wajib pajak UMKM yang tidak atau terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan membayar pajaknya dapat dikenakan sanksi admintrasi.

Kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan bagi wajib pajak perorangan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0.5 persen dari peredaran usaha sepanjang peredaran usaha dalam setahun lebih dari Rp500.000.000,00 dan kurang dari Rp4.800.000.000,00.

Dalam hal peredaran usaha setahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 maka penggunaan tarif 0.5 persen akan berlaku sepanjang masa namum wajib pajak perseorangan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Advertisement

Artikel Terkait

BRI Perkuat Sinergi dan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu

BRI Perkuat Sinergi dan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu

BRI Palu memperkuat koordinasi dengan KPP Pratama Palu untuk membahas penanganan aset Hak Tanggungan yang memiliki kendala perpajakan.

Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah, Kanwil Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Banggai Laut

Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah, Kanwil Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Banggai Laut

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi dua Ranperbup Banggai Laut untuk memperkuat tata kelola pemeriksaan dan administrasi pajak daerah.

Kemenkum Sulteng Fasilitasi Harmonisasi Perubahan Kedua Perda Pajak dan Retribusi Buol

Kemenkum Sulteng Fasilitasi Harmonisasi Perubahan Kedua Perda Pajak dan Retribusi Buol

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi perubahan kedua Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buol untuk kepastian hukum di Kabupaten Buol.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer