Oleh: Dr. Fery, S.Sos., M.Si.
(Penulis adalah Dosen Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palu / Wartawan Utama PWI)
ADA pertanyaan yang patut diajukan di tengah gaduhnya politik nasional hari-hari ini yakni siapa sebenarnya yang takut kepada Presiden?
Pertanyaan itu muncul ketika Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh bawahannya sendiri, sementara di sisi lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik agar meninggalkan jabatannya setelah putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen persyaratan pendidikannya.
Dua persoalan tersebut berbeda. Namun keduanya memperlihatkan satu persoalan besar yang sama yakni krisis kepercayaan terhadap kekuasaan dan orang-orang di sekitar kekuasaan.
Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding bahkan mendesak Gibran mundur secara sukarela. Alasannya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dinilai berdampak terhadap pemenuhan syarat formal ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.
Tetapi negara hukum tidak boleh bekerja hanya berdasarkan desakan politik. Jika memang terdapat persoalan konstitusional, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Pasal 7A dan 7B telah mengatur bagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada MPR.
Artinya, Gibran tidak boleh dipaksa mundur hanya karena tekanan politik, tetapi juga tidak boleh berlindung di balik jabatan jika memang terbukti tidak memenuhi persyaratan konstitusional.
Hukum harus menjadi wasit. Namun ada perkara lain yang jauh lebih mengusik nalar publik. Bagaimana mungkin seorang Presiden yang sedang memimpin negara justru diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh orang-orang yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan?
Apalagi salah satu nama yang terseret adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran teknis penyadapan. Ini menyentuh loyalitas, etika kekuasaan, keamanan negara, dan kewibawaan Presiden.
