Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasal 18 UU Polri dan Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat"

Muchsin Siradjudin
Penulis: Muchsin Siradjudin❯

Advertisement

Dedi Askary (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)
Dedi Askary (FOTO: ISTIMEWA/RADAR PALU)

 

Advertisement

Diskresi sebagai jantung kekuasaan: telaah hukum kritis dan HAM

 

Oleh: Dedi Askary *)

Advertisement

 

 

I. Mengapa Pasal 18 Menjadi Titik Tumpu

Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Tetapi setiap doktrin pada akhirnya diterjemahkan lewat tindakan konkret seorang petugas di lapangan, pada detik ketika ia memutuskan: menindak atau membiarkan, menangkap atau melepaskan, membubarkan atau mengawal, menembak atau menahan diri.

 

Keputusan di detik itulah wilayah diskresi. Dan dasar hukum utamanya adalah Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Karena itu pertanyaan fundamentalnya begini: bagaimana "masyarakat sebagai pusat" bisa bermakna, bila siapa yang menafsirkan "kepentingan umum" tetap polisi sendiri?

 

II. Anatomi Pasal 18

Ayat (1) menyatakan bahwa demi kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak "menurut penilaiannya sendiri". Penjelasannya menambahkan bahwa petugas harus mempertimbangkan manfaat dan risiko tindakannya, dan betul-betul untuk kepentingan umum.

 

 

Ayat (2) membatasi pelaksanaannya hanya pada keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

 

Ada tiga unsur yang perlu dibedah:

1. "Kepentingan umum": dirumuskan dalam ketentuan umum UU Polri secara luas, mencakup kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan yang lebih besar dari itu seperti bangsa dan negara.

2. "Penilaiannya sendiri": subjektivitas petugas menjadi pintu masuk keputusan.

3. "Keadaan yang sangat perlu": ambang yang ditentukan, lagi-lagi, oleh orang yang bertindak.

Ketiganya membentuk satu struktur: yang menilai, yang bertindak, dan yang menentukan keadaan adalah subjek yang sama.

 

III. Mahkamah Konstitusi: Menolak, Tetapi dengan Syarat yang Terbaca

Pasal ini beberapa kali diuji. Berikut peta putusannya:

 

 

• Putusan MK No. 60/PUU-XIX/2021 tentang Pasal 16 ayat (2) UU Polri, yang menjadi rujukan batas diskresi.

• Putusan MK No. 84/PUU-XXIII/2025 (3 Juli 2025). MK menolak permohonan uji materi frasa "kepentingan umum" dan "menurut penilaiannya sendiri" dalam Pasal 18 ayat (1). Pertimbangannya, norma itu tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi dan dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) serta Penjelasannya. MK juga menunjuk bahwa batasan penerapan diskresi tersirat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Polri yang memuat lima persyaratan.

• Perkara No. 93/PUU-XXIII/2025, yang ditolak karena isu konstitusionalnya sama dengan putusan 84/PUU-XXIII/2025 sehingga alasan hukumnya dinilai tidak kuat.

• Putusan MK No. 183/PUU-XXIII/2025 (13 November 2025), yang menguji Pasal 18 ayat (1), Penjelasannya, dan Pasal 25 ayat (1) dan merujuk pertimbangan putusan 84/PUU-XXIII/2025 secara mutatis mutandis.

 

Pesan dari rangkaian putusan ini jelas. Diskresi dinilai masih diperlukan untuk melaksanakan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Secara konstitusional, norma ini dinyatakan sah.

 

Tetapi di sini kita perlu membedakan dua hal yang sering dikaburkan: konstitusional secara norma dan sah secara praktik. Putusan MK menguji rumusan teks. Ia tidak memutus apakah, dalam keseharian, diskresi digunakan dengan batas yang dijanjikan. Dan di situlah letak persoalan doktrin "Polisi Bersama Masyarakat".

 

IV. Kritik Hukum Kritis: Diskresi sebagai Tempat Kekuasaan Bersembunyi

Dalam teori hukum, diskresi sering digambarkan sebagai "lubang di tengah donat": ruang kosong yang dikelilingi aturan. Hukum kritis menambahkan bahwa di lubang itulah kekuasaan sesungguhnya bekerja.

 

 

Tiga pembacaan penting:

 

1. Indeterminasi. Frasa seperti "kepentingan umum" dan "keadaan yang sangat perlu" tidak memiliki makna tunggal. Maknanya diisi oleh siapa yang berwenang menafsirkan. Dalam kondisi seperti itu, hukum tidak lagi memandu tindakan. Ia hanya membenarkan tindakan setelah terjadi. Setiap tindakan, sekeras apa pun, selalu bisa dikemas ulang sebagai "demi kepentingan umum".

 

2. Keadaan pengecualian. Gagasan Carl Schmitt bahwa berdaulat adalah yang memutuskan keadaan pengecualian terasa relevan. Ketika petugas sendiri yang menyatakan sebuah situasi "sangat perlu", ia sedang menjalankan kedaulatan mikro: menangguhkan batas-batas biasa atas nama kebutuhan. Skala kecil, logikanya sama.

 

3. Selektivitas yang tak terlihat. Diskresi tidak tampak sebagai pelanggaran. Ia tampak sebagai "kebijakan". Kasus yang ditindak keras dan kasus yang didiamkan sama-sama bisa dibela dengan satu kalimat: "sudah kami nilai". Kritik terhadap ketimpangan penegakan hukum karena itu sulit dibuktikan: tidak ada pelanggaran formal, hanya pola.

 

 

V. Kritik HAM: Diskresi Bukan Wilayah Bebas Hak

 

Dalam kerangka HAM, tidak ada diskresi yang berada di luar jangkauan hak. Setiap pembatasan hak harus memenuhi uji yang kini menjadi standar internasional, termasuk dalam ICCPR (diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005):

 

• Legalitas: dasar hukumnya jelas dan dapat diakses.

• Tujuan sah: untuk melindungi kepentingan yang diakui, seperti ketertiban umum atau hak orang lain.

• Keperluan (necessity): tidak ada cara lain yang kurang membatasi.

• Proporsionalitas: pembatasan sebanding dengan tujuannya.

• Non-diskriminasi: tidak diterapkan secara selektif.

 

Rumusan Pasal 18 "demi kepentingan umum" tidak identik dengan uji ini. "Kepentingan umum" adalah tujuan, bukan ukuran. Ia belum menjawab apakah tindakan itu perlu dan proporsional. Jadi ada celah antara apa yang diizinkan pasal dan apa yang dituntut standar HAM, dan celah itu hanya bisa ditutup oleh peraturan turunan, pengawasan, dan budaya institusi.

 

 

Di sinilah lima syarat Pasal 16 ayat (2) yang disebut MK menjadi penting: tindakan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, harus selaras dengan kewajiban hukum dan profesi, harus patut dan masuk akal, harus dilandasi pertimbangan layak atas keadaan memaksa, dan harus menghormati HAM. Syarat terakhir adalah yang paling menentukan, dan paling sulit diawasi.

 

VI. Benturan dengan Doktrin: Tiga Paradoks

 

Paradoks pertama: Masyarakat di pusat, tetapi penilai tetap polisi

Doktrin menyatakan masyarakat adalah pusat orientasi. Pasal 18 menyatakan polisilah yang menilai apa itu kepentingan umum. Bila tidak ada mekanisme agar suara masyarakat masuk ke dalam penilaian itu, "masyarakat sebagai pusat" tinggal retorika.

 

Solusinya bukan menghapus diskresi, tetapi menyaring diskresi lewat suara warga: forum konsultasi, pelaporan publik atas penggunaan diskresi berdampak luas, dan hak warga terdampak untuk menggugat.

Paradoks kedua: "Bersama" dalam bahasa, sepihak dalam keputusan.

 

 

Slogan "bersama" menyiratkan keputusan yang dibangun bersama. Pasal 18 mengatur keputusan yang diambil sendiri. Dalam situasi darurat itu tak terhindarkan. Tetapi ketika diskresi menyangkut kebijakan, bukan reaksi spontan, misalnya penanganan unjuk rasa, penertiban kawasan, atau operasi besar, keputusan "menurut penilaian sendiri" seharusnya tidak lagi menjadi dalil. Itu wilayah perencanaan, bukan improvisasi.

 

Paradoks ketiga: Kritik diterima, tetapi diskresi tak teruji.

 

Mabes Polri meminta anggotanya tidak anti terhadap kritik masyarakat. Namun penerimaan kritik tidak bermakna bila tidak ada jalur nyata untuk menguji diskresi. Yang diperlukan bukan hanya telinga, melainkan forum yang dapat membatalkan atau memulihkan.

 

VII. Empat Wilayah Diskresi yang Paling Rawan

 

1. Pembubaran dan pengamanan aksi massa. Penilaian "ancaman ketertiban" menentukan apakah aksi dibiarkan, dibatasi, atau dibubarkan. Diskresi yang melebar di sini langsung bersentuhan dengan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

 

 

2. Penggunaan kekuatan. Keputusan menggunakan gas air mata, kendaraan taktis, atau senjata api selalu merupakan penilaian sepersekian detik. Standar Perkap No. 1 Tahun 2009 dan prinsip internasional tentang penggunaan kekuatan menuntut tahapan, keperluan, dan proporsionalitas. Pasal 18 tidak boleh dibaca sebagai pengecualian dari standar ini.

 

3. Penghentian atau kelanjutan perkara. Mulai dari penghentian penyidikan sampai keadilan restoratif (Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021), diskresi menentukan siapa yang berperkara dan siapa yang tidak. Risiko terbesarnya adalah penyelesaian yang tampak damai tetapi menekan pihak yang lebih lemah, serta penghentian perkara yang tidak transparan.

 

4. Penindakan prioritas. Seperti ditegaskan pimpinan Polri, Presiden terus mengingatkan perhatian pada narkotika, penyelundupan, judi online, dan keresahan lain di masyarakat. Prioritas semacam ini sah. Tetapi tanpa kontrol, ia menggeser sumber daya dan diskresi ke isu yang menjadi atensi pusat, sementara laporan warga kecil menunggu giliran.

 

 

VIII. Merancang Pasal 18 yang "Bersama Masyarakat"

 

MK telah menolak perubahan rumusan lewat uji materi. Maka jalan yang tersisa adalah pengaturan turunan dan reformasi tata kelola. Usulan konkret:

 

1. Peraturan Kapolri/Polri tentang Diskresi. Mengubah "penilaian sendiri" menjadi proses yang dapat diaudit, dengan memuat:

 

• uji empat langkah: legalitas, tujuan sah, keperluan, proporsionalitas;

• larangan eksplisit menggunakan diskresi untuk membatasi hak sipil-politik tanpa dasar hukum yang jelas;

• kewajiban menyebutkan alasan tertulis untuk diskresi berdampak signifikan.

 

 

2. Dokumentasi dan transparansi. Kamera tubuh (body-worn camera) pada penindakan lapangan, pencatatan diskresi penghentian perkara, dan pelaporan berkala secara publik.

 

3. Beban pembuktian di pihak yang bertindak. Dalam sengketa, polisi yang mendalilkan "kepentingan umum" yang harus menunjukkan bahwa tindakannya perlu dan proporsional, bukan warga yang harus membuktikan sebaliknya.

 

4. Kontrol eksternal yang mengikat. Praperadilan yang efektif, kewenangan Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman yang tidak berhenti pada rekomendasi, serta mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban diskresi yang menyimpang.

 

 

5. Pendidikan penalaran diskresi. Pelatihan yang tidak hanya mengajarkan prosedur, tetapi cara menimbang: skenario, studi kasus, dan evaluasi pascakejadian. Diskresi yang baik adalah keterampilan, bukan sekadar kewenangan.

 

6. Indikator kinerja baru. Kinerja tidak diukur dari banyaknya tindakan keras, melainkan dari ketepatan dan kepercayaan publik terhadap keputusan lapangan.

 

IX. Argumen dari Sisi Lain

 

Agar telaah ini adil, ada pertimbangan yang patut dicatat.

 

Pertama, diskresi tidak mungkin dihapus. Tidak ada aturan yang bisa mengantisipasi semua situasi di jalanan. Polisi yang hanya boleh bertindak bila ada pasal yang persis cocok akan lumpuh, dan korban justru yang paling dirugikan. MK sendiri memandang diskresi sebagai kebutuhan nyata.

 

 

Kedua, ada batas yang sudah tersedia. MK menegaskan bahwa Pasal 18 dibatasi ayat (2), Penjelasan, dan Pasal 16 ayat (2). Pendukung diskresi berargumen bahwa persoalannya terletak pada penegakan batas itu, bukan pada rumusan pasalnya.

 

Ketiga, kritik terhadap praktik tidak sama dengan kritik terhadap norma. Penyalahgunaan oleh oknum tidak otomatis membuktikan bahwa normanya cacat.

 

Telaah di atas pada dasarnya sejalan dengan poin ketiga: titik lemahnya ada pada jarak antara teks yang sah dan praktik yang teruji. Justru karena norma sudah dinyatakan konstitusional, tanggung jawab bergeser kepada institusi dan pembuat kebijakan untuk memastikan batas-batas itu hidup di lapangan.

 

 

X. Penutup

 

Pasal 18 UU Polri adalah pintu tempat doktrin bertemu kenyataan. Bila pintunya dijaga oleh uji legalitas, keperluan, dan proporsionalitas, serta diawasi pihak luar, "Polisi Bersama Masyarakat" bisa menjadi lebih dari slogan. Bila tidak, ia akan menjadi bahasa ramah di atas kewenangan yang tetap menilai dirinya sendiri.

 

Ukurannya sederhana dan bisa diuji: ketika seorang warga mempertanyakan keputusan seorang petugas, siapa yang berhak menilai, dengan ukuran apa, dan apakah penilaian itu bisa mengubah keadaan?

Selama jawaban atas ketiganya belum jelas, kata "bersama" belum menyentuh bagian paling menentukan dari kekuasaan polisi.(***)

 

 

*) Jejak penulis:

Tinggal di Baliara Parigi Barat, Pernah menjabat Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng periode 2006-Oktober 2025, Dewan Pendiri Lembaga Pengembangan Study Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi Tengah, Dewan Pendiri YLBH Sulteng, Pernah menjadi Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

 

Advertisement

Artikel Terkait

Diduga Salah Tangkap saat Gerebek Sarang Narkoba di Kayumalue, Propam Polda Sulteng Periksa Saksi

Diduga Salah Tangkap saat Gerebek Sarang Narkoba di Kayumalue, Propam Polda Sulteng Periksa Saksi

Polda Sulawesi Tengah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya menyusul insiden saat penggerebekan sarang narkoba di Kayum

Polda Sulteng Kembali Gerebek Kayumalue Siang Hari, Terduga Pelaku dan Barang Bukti Nihil

Polda Sulteng Kembali Gerebek Kayumalue Siang Hari, Terduga Pelaku dan Barang Bukti Nihil

Polda Sulteng kembali menggerebek rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba di Kayumalue, Palu. Penggeledahan hari ke-10 belum mene

HUT Humas Polri, Polda Sulteng Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial

HUT Humas Polri, Polda Sulteng Gelar Donor Darah dan Bakti Sosial

Bid Humas Polda Sulteng menggelar bakti sosial dan donor darah memperingati HUT Humas Polri 2026, dengan melibatkan personel kepolisian sert

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer