
Oleh: Yulizar Pramudika Tawil
Setiap Oktober, kita kembali memperingati Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bukan sekadar catatan sejarah. Lebih dari itu, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa berbagai perbedaan dapat dipertemukan oleh cita-cita bersama. Namun, setelah hampir satu abad sejak ikrar itu lahir pada 1928, ada pertanyaan penting yang perlu kita ajukan, sejauh mana semangat persatuan tersebut telah memberikan ruang bagi generasi muda untuk turut menentukan arah pembangunan hari ini?
Pertanyaan ini penting, terutama bagi Sulawesi Tengah yang menghadapi beragam tantangan pembangunan. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, hingga pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat, seluruhnya membutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya dirancang oleh pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk generasi muda.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah pemuda memiliki semangat untuk membangun daerah, melainkan apakah tersedia ruang yang memadai bagi mereka untuk terlibat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan publik. Sebab, peran pemuda tidak semestinya dibatasi pada kehadiran dalam kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui keterlibatan yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan.
Dari Semangat Persatuan Menuju Partisipasi
Dalam kajian kebijakan publik, partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran dalam musyawarah, forum konsultasi, maupun berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Partisipasi yang bermakna juga mencakup kesempatan untuk menyampaikan gagasan, mengajukan alternatif, memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat ditanggapi (Van der Wel et al., 2025).
Dalam konteks inilah posisi pemuda perlu diperkuat. Mereka bukan sekadar objek pembangunan, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan terhadap masa depan daerahnya.
Mahasiswa, komunitas lokal, organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha muda memiliki pengalaman yang beragam dalam menghadapi persoalan publik. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pemerintah daerah. Karena itu, gagasan pemuda perlu diakomodasi agar tidak hanya berhenti dalam diskusi internal organisasi atau percakapan di media sosial.
Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme yang memungkinkan gagasan pemuda berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Di sisi lain, pemuda juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menyampaikan gagasan berbasis data, memahami persoalan secara menyeluruh, serta menawarkan solusi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sulawesi Tengah dan Tantangan Mendengar Suara Pemuda



