Oleh : Evy Mulyani, Ak, MBA, Ph.D
Pembayaran digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di Palu. Bagi pedagang dan pelaku usaha kecil, QRIS menyediakan pilihan pembayaran yang praktis sekaligus menyimpan riwayat penerimaan digital. Perkembangan ini membuka peluang untuk membantu mereka mengelola usaha dengan lebih baik.
Peluang tersebut perlu terus ditindaklanjuti melalui penguatan pendampingan pengelolaan keuangan dengan kurikulum berkelanjutan mulai dari pemisahan keuangan, pencatatan transaksi harian, pengendalian persediaan, utang dan piutang, penentuan biaya produk dan harga jual, pengelolaan arus kas dan modal kerja, laporan keuangan sederhana, dan meet the market.
Ketika pedagang memiliki dan mengimplementasikan berbagai kompetensi tersebut maka bertambahnya pengguna layanan keuangan akan lebih berarti. Sementara itu, bagi keluarga, manfaatnya dapat berupa kemampuan menabung, memahami biaya pinjaman, dan mengambil keputusan keuangan dengan lebih aman.
Secara nasional, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen. Keduanya telah melampaui target tahun 2029 dalam RPJMN 2025–2029. Meski demikian, angka nasional tersebut belum sepenuhnya menggambarkan secara khusus kondisi Kota Palu, termasuk perubahan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan layanan keuangan.
Gambaran lokal Kota Palu yang menggembirakan dapat dilihat dari perkembangan QRIS. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga Mei 2026 terdapat sekitar 400 ribu pengguna dan 340 ribu merchant QRIS di Sulawesi Tengah. Sekitar 79 persen merchant tersebut merupakan usaha mikro. Kota Palu mencatat 17,09 juta transaksi sepanjang Januari–Mei 2026, atau 41,68 persen dari total transaksi QRIS di Sulawesi Tengah.
Besarnya penggunaan QRIS menjadi modal untuk memperkuat pengelolaan usaha kecil. Riwayat penerimaan melalui QRIS dapat membantu pedagang mengenali pola penjualan digital. Agar memberikan gambaran arus kas yang lebih utuh, catatan itu perlu dilengkapi dengan penjualan tunai, belanja bahan atau barang dagangan, serta pengeluaran usaha lainnya. Dari pencatatan sederhana inilah pelaku usaha dapat mulai memahami kondisi usahanya.
Riwayat transaksi masing-masing usaha berpotensi melengkapi informasi dalam pengajuan pembiayaan formal. Pemanfaatannya perlu dilakukan dengan persetujuan pemilik data dan tetap mengikuti penilaian kelayakan oleh lembaga keuangan.
Pendampingan keuangan perlu terhubung dengan kebutuhan usaha lainnya, termasuk legalitas, mutu produk, akses pasar, dan hubungan dengan rantai pasok. Tambahan modal akan lebih bermanfaat apabila digunakan berdasarkan rencana usaha yang jelas. Bagi usaha yang telah siap, dukungan dapat dikembangkan menuju pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor, sesuai kapasitas dan karakter produknya.
Literasi keuangan pun akan lebih mudah dipahami apabila berangkat dari persoalan sehari-hari. Keluarga dengan pendapatan tidak tetap, misalnya, perlu menyusun prioritas pengeluaran dan menyiapkan tabungan untuk kebutuhan mendesak. Pedagang perlu memahami total biaya pinjaman serta menyesuaikan cicilan dengan arus kas. Keamanan data pribadi dan kewaspadaan terhadap penipuan, investasi ilegal, maupun pinjaman ilegal perlu menjadi bagian dari edukasi tersebut.
