Oleh: M. Ridha Saleh
Setiap kali mendengar kata hilirisasi, ingatan kita langsung tertuju pada proyek-proyek raksasa bernilai fantastis. Kita membayangkan smelter nikel yang megah, pabrik baterai kendaraan listrik, dan investasi asing bernilai miliaran dolar.
Narasi besar ini memang tidak salah, namun sayangnya terlalu berjarak dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Hilirisasi terkesan eksklusif dan hanya menjadi panggung bagi para pemilik modal raksasa di sektor industri hilir.
Bahkan, hubungan antara industri ekstraktif dengan Pasal 33 UUD 1945 sering kali dipelintir sekadar untuk melegitimasi kepentingan ekstraktivisme belaka. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 sejatinya adalah konstitusi ekonomi yang memberikan panduan hukum mutlak mengenai bagaimana kekayaan alam harus dikelola demi keadilan dan kemakmuran rakyat.
Paradoks Kaya Bahan Mentah, Miskin Nilai Tambah
Indonesia secara makro adalah raksasa komoditas terbarukan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan secara konsisten menyumbang sekitar 11 hingga 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap lebih dari 29 persen total tenaga kerja di Indonesia. Namun secara mikro, kesejahteraan para produsen utama di sektor ini masih berdarah-darah.
Para petani, nelayan, dan perajin kita kerap terjerembap dalam lingkaran setan rantai pasok tradisional. Petani terbiasa menjual gabah kering giling dengan margin tipis, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh distributor beras premium. Nelayan menjual ikan segar hasil tangkapan hari itu di bawah tekanan fluktuasi harga harian karena ketiadaan fasilitas rantai dingin (cold chain), sedangkan industri pengolahan makanan kaleng di perkotaan meraup untung berkali-kali lipat. Pekebun kelapa menjual buah butiran dengan harga murah, lalu mereka sendiri harus membeli minyak goreng kemasan dengan harga tinggi.
Jika kita mencari potret paling jujur dari anomali ekonomi ini, tengoklah industri kelapa nasional kita. Berbeda dengan kelapa sawit yang jutaan hektarnya dikangkangi korporasi raksasa dan BUMN.
Lebih dari 95 persen perkebunan kelapa di Indonesia dimiliki dan dirawat secara swadaya oleh jutaan tangan petani. Secara konstitusi, sektor hulu ini adalah bentuk paling murni dari demokrasi ekonomi kerakyatan. Namun, begitu melompat ke sektor hilir, wajah manis ekonomi rakyat itu seketika sirna oleh jerat kapitalisme pasar.
Industri kelapa kita terjebak dalam struktur piramida terbalik: jutaan petani menguasai peluh di hulu, tetapi segelintir konglomerat menguasai seluruh nilai tambah ekonomi di hilir. Petani kecil di sentra-sentra produksi seperti Indragiri Hilir (Riau), Sulawesi Utara, atau Pesisir Jawa dipaksa menjual kelapa butiran atau kopra dengan harga murah yang ditentukan sepihak oleh rantai tengkulak dan pembeli hilir skala masif.
