Oleh : Mulky Satria Kamal
Di era digital saat ini, komunikasi publik tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal. Informasi bergerak cepat lewat media sosial, dibentuk algoritma, dikemas oleh individu-individu yang punya pengaruh besar terhadap audiensnya mereka yang kita kenal sebagai influencer.
Dalam konteks bisnis, praktik ini biasa terjadi. Tapi, ketika pemerintah mulai mengadopsinya secara masif, sebuah pertanyaan muncul, apakah ini inovasi dalam komunikasi publik atau hanya jalan pintas kekuasaan?
Tren penggunaan influencer oleh pemerintah daerah termasuk Sulawesi Tengah, menunjukkan pergeseran penting dalam hal cara negara berkomunikasi dengan masyarakatnya.
Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, penetrasi internet di Sulawesi Tengah telah mencapai 77,3 persen, atau sekitar 2,3 juta jiwa dari total populasi. Di saat yang sama, jumlah pemilih didominasi oleh kelompok usia produktif yang akrab sekali dengan media sosial. Hal ini membuat ruang digital sebagai arena yang sangat strategis untuk membangun perpsepsi publik.
Dalam konteks tersebut, penggunaan influencer terlihat sebagai pilihan yang tepat. Dengan jangkauan yang luas dan kedekatan emosional dengan pengikutnya, si influencer ini dapat menyampaikan pesan secara cepat dan efektif.
Satu postingannya saja dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Tapi efektivitas ini menyimpan masalah serius saat ditempatkan dalam ranah pemerintahan.
Masalahnya bukan hanya sekadar pada penggunaan influencer, tapi bagaimana dan untuk apa mereka digunakan. Ketika dana publik (APBD) dialokasikan untuk membiayai produksi citra lewat pihak ketiga, batas antara komunikasi publik dan propaganda menjadi sulit dibedakan.
Laporan investigatif di media lokal mengindikasikan adanya praktik yang lebih bermasalah, influencer yang dikontrak untuk mempromosikan program pemerintah juga diarahkan untuk meng-endorse figur tertentu yang mempunyai kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
