
Oleh: Dr. Stepanus Bo’do
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah patut mendapat apresiasi atas penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
Dokumen ini menjadi pedoman penting sekaligus peta jalan operasional lintas sektor untuk mewujudkan target penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon di daerah ini. Penyusunan dokumen ini sendiri telah menunjukkan komitmen serius provinsi dalam mendukung agenda nasional perubahan iklim.
Pada acara konsultasi publik di Hotel Swissbell, Senin (6/4/2026), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Dr. Novalina, M.M menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat strategi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Dalam kegiatan itu, Sekprov didampingi Kepala Bappeda Sulteng Drs. Arfan, M.Si, serta perwakilan lembaga kemitraan. Konsultasi publik ini melibatkan sekitar 60 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Salah satu tujuan konsultasi publik tersebut adalah “adanya kesepahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan daerah terkait aksi penurunan emisi gas rumah kaca”. Visi ini sangat tepat. Namun, draft yang beredar masih didominasi pendekatan teknis dan daftar proyek.
Dimensi sosial seperti persuasi dan edukasi masyarakat belum mendapat tempat yang memadai. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) yang seharusnya memimpin upaya perubahan perilaku dan literasi publik, belum dilibatkan.
Padahal, emisi gas rumah kaca bukan semata soal teknologi atau infrastruktur. Masalah ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Data seperti capaian penurunan emisi Sulawesi Tengah pada 2024 yang baru mencapai 24,93 persen, ketergantungan listrik pada batubara yang masih tinggi, serta emisi metana dari pertanian, memang terlihat teknis namun berakar pada perilaku manusia. Begitu juga emisi dari rumah tangga, yang dipengaruhi oleh cara kita mengelola sampah setiap hari.
Pada akhirnya, semua ini bersumber dari pilihan, keputusan, dan kebiasaan masyarakat. Perspektif komunikasi lingkungan memandang perubahan iklim sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh nilai, norma, kebiasaan, dan pola interaksi manusia dengan lingkungannya.
Oleh karena itu, solusinya tidak cukup hanya dengan membangun PLTS, mengganti bahan bakar, atau merehabilitasi lahan sebagaimana termaktub dalam dokumen RAD-GRK Sulteng.


