Dua Dekade Mimpi Parigi Moutong: Dari "Terdepan" Menjadi Terlupakan?
Oleh: Dedi Askary, SH. *)
TEPAT 10 April 2002, sebuah janji besar diikrarkan. Memisahkan diri dari kabupaten induk, Donggala, bukanlah sekadar urusan administrasi di atas kertas.
Bagi rakyat di sepanjang 472 kilometer garis pantai ini, otonomi adalah "Proklamasi Kecil" untuk menjemput kesejahteraan yang lebih dekat. Kala itu, narasi yang dijual ke telinga rakyat begitu manis: Parigi Moutong akan menjadi Kabupaten Terdepan di Sulawesi Tengah pada tahun 2025.
Namun, hari ini kita telah menginjak tahun 2026. Alih-alih merayakan puncak kejayaan, kita justru dipaksa menyaksikan kenyataan yang getir.
Dari ujung Maleali hingga tapal batas Molosifat, kemegahan visi "Terdepan" itu seolah menguap di balik debu jalanan yang rusak dan jeritan petani yang terhimpit.
Lumbung yang Kosong, Petani yang Terasing
Ironi terbesar kabupaten ini terletak pada julukannya sendiri. Kita “dibaptis” sebagai Lumbung Padi Sulawesi Tengah. Kita dipuja karena Durian Premium yang melanglang buana hingga ke mancanegara. Namun, mari kita jujur: Siapa yang benar-benar kenyang dari hasil bumi itu?
* Petani Padi:
Hingga saat ini masi berkutat dengan mahalnya pupuk, permainan harga tengkulak, dan irigasi yang seringkali hanya berfungsi di atas laporan proyek.
* Petani Durian:
Menghasilkan emas kuning yang dinikmati di meja-meja mewah di Kota-kota besar, bahkan hingga ke Tiongkok, sementara infrastruktur akses ke kebun-kebun rakyat masih serupa jalan setapak di masa kolonial.
Sejatinya, Parimo bukan sedang "bersolek", melainkan sedang memakai "bedak tebal" untuk menutupi wajah kemiskinan yang kian menua. Jika garis pantai terpanjang ini tidak mampu memberikan kedaulatan ekonomi bagi nelayannya, dan tanah yang subur tidak mampu menyejahterakan penggarapnya, maka otonomi selama 24 tahun ini patut kita pertanyakan: Ini otonomi untuk rakyat, atau otonomi untuk segelintir elite?