RADAR PALU - Wacana penerapan work from home (WFH) demi efisiensi BBM menuai sorotan. DPR mengingatkan kebijakan tersebut berisiko menurunkan kinerja birokrasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai kebijakan WFH efisiensi BBM jangan sampai berdampak kontraproduktif terhadap kinerja.
Menurutnya, dalam praktiknya, pola kerja dari rumah kerap membuat proses kerja menjadi lebih lambat.
“Kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum,” kata Romy di Jakarta, Kamis (26/3).
Romy menjelaskan, WFH sering memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dalam birokrasi.
Koordinasi dinilai tidak seefektif saat dilakukan secara tatap muka, bahkan berpotensi menimbulkan fragmentasi komunikasi.
Selain itu, interaksi langsung yang selama ini menjadi fondasi kerja tim juga berkurang.
“Ketika interaksi ini berkurang maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi,” ujarnya.
Meski demikian, Romy tidak menolak sepenuhnya kebijakan WFH efisiensi BBM. Ia menilai ada sejumlah prinsip yang perlu dijaga.
Di antaranya penentuan hari WFH di tengah pekan agar tidak dianggap sebagai perpanjangan libur.
Selain itu, perlu penguatan sistem kontrol kinerja berbasis dampak serta standardisasi komunikasi yang efektif.
Romy juga menekankan pentingnya pengecualian bagi sektor pelayanan publik strategis dan perusahaan yang membutuhkan kehadiran fisik.
Menurutnya, tidak semua sektor cocok menerapkan pola kerja jarak jauh.
“Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut wacana WFH akan diterapkan satu hari dalam sepekan.
Namun, keputusan final masih menunggu arahan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berlaku bagi ASN dan diimbau untuk sektor swasta.
Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara efisiensi BBM dan kualitas kinerja, agar kebijakan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik.***
Editor : Muhammad Awaludin