RADAR PALU - GREAT Institute menilai tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan penangkapan Presiden Republik Bolivarian Venezuela Nicolas Maduro sebagai aksi koboi yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyebut operasi militer Amerika Serikat tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela, tetapi juga memperbesar ketegangan antarnegara adidaya.
“Aksi koboi Trump menculik Presiden Maduro jelas tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional. Tindakan ini justru memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global,” kata Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (5/1/2026).
Menurut Teguh, seluruh pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, perlu bersuara mengecam tindakan sepihak tersebut. Ia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas terhadap pemerintahan Trump.
“PBB harus bertindak tegas dengan menghukum rezim Trump dan memerintahkan pembebasan Presiden Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, yang diculik pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026,” ujar Teguh.
Ia menegaskan, operasi militer Amerika Serikat tersebut melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, kecuali untuk pembelaan diri atau atas mandat Dewan Keamanan PBB.
“Penculikan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela dan prinsip dasar hukum internasional. Jika dibiarkan, preseden berbahaya ini bisa menimpa negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat atau kekuatan besar lainnya,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima GREAT Institute, operasi dengan sandi Operasi Absolute Resolve melibatkan lebih dari 150 pesawat militer AS serta personel dari berbagai cabang militer, termasuk pasukan khusus Delta Force dan FBI.
Serangan presisi dilakukan terhadap sejumlah target strategis di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, guna membuka jalur aman bagi tim ekstraksi. Operasi ini juga didukung taktik perang siber dan pemantauan intensif oleh CIA selama beberapa bulan terakhir.
Teguh menilai, tuduhan keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi serangan militer.
“Amerika Serikat seharusnya menggunakan mekanisme hukum internasional dan prinsip multilateralisme dalam menangani persoalan penyelundupan narkotika, bukan dengan aksi militer sepihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuduhan AS terhadap Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba telah muncul sejak 2020, pada periode pertama pemerintahan Trump. Namun, di balik tudingan tersebut, Teguh menduga terdapat motif ekonomi dan geopolitik.
“Motif utama yang patut dicurigai adalah upaya menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia, terlebih sejak Revolusi Bolivarian 1999 Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS,” kata Teguh. ***
Editor : Talib