RADAR PALU – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi orang yang mengisapnya, tetapi juga mencakup aktivitas jual beli produk tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa yang ditetapkan pada Jumat (6/11) tersebut menjadi sikap resmi MUI terhadap penggunaan maupun perdagangan rokok elektrik.
Dikutip dari JawaPos.com, Selasa (10/11), MUI memiliki sejumlah pertimbangan dalam menetapkan hukum haram terhadap vape. Di antaranya, risiko terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta kemungkinan perangkat tersebut dimanfaatkan sebagai media peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
Pertimbangan terakhir berkaitan dengan sulitnya mengenali kandungan cairan vape hanya melalui tampilan perangkat maupun aroma yang dihasilkan.
Dalam fatwanya, MUI juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lain yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa. MUI secara khusus menyoroti nikotin sebagai senyawa yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Baca Juga: Tiran Group Investasi Rp 15 Triliun Gandeng Conch Investment, di Bayan Resources Cuma 2 Persen
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan tersebut.
BERAWAL DARI KEKHAWATIRAN PEREDARAN NARKOBA
Penetapan fatwa haram vape ini juga memiliki latar belakang persoalan keamanan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah meminta MUI Pusat mengkaji pelarangan rokok elektrik karena adanya potensi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengedarkan narkotika.
