RADAR PALU - Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.
Dalam arahannya, Imelda menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi PAD ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Palu untuk memperkuat pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
"Rapat evaluasi terkait retribusi dan pajak daerah. Persoalannya cukup kompleks dan membutuhkan tindak lanjut secepatnya," ujar Imelda dalam sambutannya pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Prabowo Hormati Keputusan Gibran, Akui Merasa Terbantu
Dia menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah terkait. Setiap OPD diharapkan membangun koordinasi dan tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Imelda mengungkapkan, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, mulai dari objek maupun subjek pajak ganda hingga permasalahan data lainnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penetapan dan penerimaan pajak daerah.
Baca Juga: BEI Sulteng Buka Sekolah Pasar Modal Gratis, Sasar Seluruh Kalangan Masyarakat
Karena itu, OPD terkait diminta segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Upaya tersebut diperlukan agar penerbitan SPPT lebih tepat sasaran dan tidak lagi menyasar objek pajak yang sudah tidak ditemukan.
"Jangan lagi tercetak SPPT untuk objek yang sudah tidak ada. Di lapangan kondisi seperti itu masih ditemukan, sehingga harus segera diminimalisir melalui pembaruan data yang lebih akurat," tegasnya.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Palu berharap berbagai kendala dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat segera ditindaklanjuti secara terpadu.
Baca Juga: Menteri Abdul Mu’ti ke Palu, Ratusan Sekolah Sulteng Sudah Direvitalisasi
Sementara itu, Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin menyampaikan bahwa Bapenda terus mendorong optimalisasi PAD, Khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Hingga 12 november 2026, realisasi pajak daerah tercatat telah mencapai Rp303,6 miliar atau sekitar 73,1 persen dari target yang telah ditetapkan.
capaian tersebut, kata dia, masih berpotensi bertambah seiring dengan proses pemungutan dan penginputan penerimaan yang terus berjalan hingga saat ini.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala untuk mencapai target hingga 100 persen. Salah satunya ada pada pajak air tanah. Sebagian besar lokasi wajib pajak belum menggunakan water meter sehingga pengukuran penggunaan air masih menjadi tantangan.
Baca Juga: MPR Siapkan Pengganti Gibran, Jabatan Wapres Kosong
"Sekarang kita baru gencarkan pemasangan water meter itu. Pemasangan pun sekarang sudah ditahap dua," katanya.
Selain itu, sektor retribusi parkir juga masih tergolong rendah. Meski begitu, dia berharap realisasi PAD tahun ini dapat mencapai 80 persen atau lebih.
"Kalau 100 persen sudah jelas tidak mungkin karena ada beberapa jenis pajak yang memiliki kendala. Tetapi, kita tentu berharap minimal 80 persen dan maksimal mencapai 90 persen bahkan kalau bisa lebih," pungkasnya.***
