RADAR PALU – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulawesi Tengah terus menunjukkan trend positif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah, Glenn Nathaniel Pandelaki dalam kegiatan Capacity Building Keprotokolan, Kehumasan APH dan Media Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (30/10).
Glenn menyebut pertumbuhan transaksi QRIS di Sulteng telah mencapai lebih dari 280 persen. Dia juga menjelaskan, capaian transaksi QRIS di Sulawesi Tengah masih berada di bawah Sulawesi Selatan untuk wilayah di Indonesia Timur.
Meski demikian, dari sisi pertumbuhan, penggunaan sistem pembayaran digital tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Baca Juga: Resmi Dikukuhkan, DPC PKB Morowali Bidik Kursi Pimpinan DPRD pada Pemilu 2029
“Tadi kalau kita lihat datanya, sepertinya memang kalau di Indonesia Timur masih di bawah Sulawesi Selatan. Data kita masih di bawah Sulawesi Selatan, tapi bisa kita lihat growth-nya. Tadi dari transaksi, growth-nya lebih dari 280 persen kalau tidak salah,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut juga terlihat dari pertumbuhan jumlah pengguna QRIS, baik dari kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun masyarakat umum.
“Penggunanya juga tumbuh. Pengguna ini kan ada UMKM, ada juga dari masyarakat sebagai pemakai. Jadi kalau nanti sudah terbentuk ekosistem digital, harapan kami transaksi akan tentunya menjadi lebih efisien,” jelasnya.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Lokal dan Pariwisata Sulut, PLN Gandeng 18 UMKM Binaan di Manado High Street Market
Glenn mengatakan, QRIS memiliki slogan “CeMuMuAH”, yakni cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus efisiensi dalam aktivitas transaksi masyarakat.
“Dengan QRIS, transaksi bisa lebih cepat, lebih mudah, tentunya lebih murah, karena dikembangkan semuanya melalui infrastruktur dalam negeri, aman, dan andal,” ungkapnya.
Meski demikian, aspek keamanan dan keandalan tetap menjadi tantangan dalam pengembangan sistem pembayaran digital. BI terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, termasuk yang berkaitan dengan sektor perbankan.
Namun, Glenn mengingatkan bahwa kejahatan dalam transaksi digital juga dapat muncul akibat perilaku pengguna. Karena itu, masyarakat diminta lebih peka dan peduli terhadap berbagai aktivitas yang mencurigakan.