RADAR PALU – Sebanyak kurang lebih 5.167 penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Palu terindikasi judi online. Data tersebut kini menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik. Ia mengatakan, data tersebut diperoleh bersama teman-teman pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Susik, penerima bansos yang telah teridentifikasi judi online akan secara otomatis diberhentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), baik penerima PKH maupun jenis bantuan sosial lainnya.
Baca Juga: Revisi Kepmen ESDM 157, DPRD Sulteng Percayakan Proses ke Pemerintah Pusat
“Itu sejenis hukuman atau punishment yang diberikan pemerintah pusat ketika salah satu data atau bantuan yang disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Susik kepada media saat ditemui pada Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan, pemberhentian bansos tersebut merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Karena itu, dirinya selalu mengimbau masyarakat dalam setiap pertemuan agar menjaga data diri dan data kependudukan.
Susik mengingatkan penerima manfaat PKH, BPNT, PIP, dan bantuan lainnya agar tidak menggunakan data kependudukan untuk judi online.
“Jangan sampai penerima manfaat baik PKH, BPNT, PIP dan lain sebagainya, tolong jangan digunakan untuk judi online datanya,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya masyarakat yang mengadu bahwa identitas atau KTP mereka digunakan orang lain untuk judi online, Susik mengatakan pihaknya masih mendata masyarakat yang memberikan alasan bukan mereka yang menggunakan data tersebut.
“Sampai saat ini kami masih mendata beberapa masyarakat yang berasumsi ataupun memberikan alasan bukan saya yang menggunakan itu,” ujarnya.
Susik mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kemensos apabila nantinya ada tim Kemensos yang melakukan evaluasi.
