Kepala OPD di Pemkab Poso Tanda Tangani Pakta Integritas Anti Korupsi
RADAR PALU - Seluruh Kepala OPD atau Organisasi Perangkat Daerah (Kepala Dinas dan Kepala Badan) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Poso, menandatangani pakta integritas tentang anti korupsi sebagai pemenuhan dokumen survei penilaian integritas (SPI) KPK RI. Penandatanganan dilakukan usai apel ASN pemkab di halaman kantor Bupati Poso, Poso Kota, Senin (9/11/2026).
Sekkab Poso, Heningsih Tampai, yang juga menandatangani pakta integritas yang sama, mengatakan penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkab Poso dalam menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, dan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Penandatanganan ini menjadi komitmen moral dan tanggung jawab nyata setiap aparatur. Jabatan merupakan amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan serta pelayanan masyarakat," bilangnya.
Baca Juga: Pererat Sinergi dan Kebersamaan, BRI Cabang Poso Gelar Olahraga Bersama Rutan Poso
Disampaikan Heningsih, bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Poso untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain integritas aparatur dalam menjalankan tugas, pemanfaatan fasilitas negara, transparansi pelayanan, serta upaya meningkatkan kesadaran antikorupsi.
"Bupati telah mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," jelas Sekkab.
Dia meminta agar semua kepala perangkat daerah memberikan keteladanan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara di lingkungan kerja masing-masing.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Sekkab Heningsih meminta Inspektorat melalui APIP untuk lebih optimal menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system), bukan hanya bertindak setelah permasalahan terjadi.
Pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai ketentuan. Karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara sungguh-sungguh.
Seluruh ASN juga diingatkan untuk berani menolak gratifikasi. Apabila pemberian tidak dapat ditolak, maka harus segera dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku.
