Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perketat Pengawasan Program MBG, Pemkab Banggai Siapkan Inspeksi SPPG

N
Penulis: Nendra Prasetya❯
BAHAS MBG: Rakor pelaksanaan program MBG yang dipimpin Sekkab Banggai, Ramli Tongko, didampingi Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai, di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (9/11/2026).(FOTO: NENDRA PRASETYA/RADAR PALU).
BAHAS MBG: Rakor pelaksanaan program MBG yang dipimpin Sekkab Banggai, Ramli Tongko, didampingi Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai, di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (9/11/2026).(FOTO: NENDRA PRASETYA/RADAR PALU).

Advertisement

RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, memperkuat langkah pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekab) Banggai, Ir. Ramli Tongko, M.Si., didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banggai, di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengoptimalkan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG.

Dalam arahannya, Ramli Tongko menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses operasional SPPG memenuhi ketentuan dan standar kualitas.

Advertisement

Menurutnya, pengawasan secara berkala diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan, ketepatan pelaksanaan program, serta keberlanjutan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

"Program Makanan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas nasional yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal melalui pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas sektor," ujar Ramli.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor koperasi dan UMKM lokal, dalam mendukung operasional SPPG. Keterlibatan pelaku usaha daerah diharapkan dapat memperkuat rantai pasok kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, Pemkab Banggai berkomitmen mengoptimalkan peran Satgas MBG untuk melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian secara berkala terhadap SPPG di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap unit pelayanan memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan jaminan kualitas pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat.

Advertisement

Artikel Terkait

492 Hektare Sawah di Banggai Tak Produktif, Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

492 Hektare Sawah di Banggai Tak Produktif, Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

492 hektare sawah di Trans Mayayap, Banggai, tak produktif setelah tambang beroperasi tujuh tahun. Perusahaan diminta memulihkan lahan.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup di Banggai Laut: Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Zakat

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup di Banggai Laut: Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Zakat

Kemenkum Sulteng harmonisasi dua Ranperbup Banggai Laut terkait ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pengelolaan zakat yang akuntabel.

Matangkan Arah Pembangunan Kependudukan, Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Banggai Laut

Matangkan Arah Pembangunan Kependudukan, Kemenkum Sulteng Harmonisasi Dua Ranperbup Banggai Laut

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi dua Ranperbup Banggai Laut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer