PH Terdakwa: "Empat Saksi Tidak Memahami CSR, Hanya Asumsi dan Mengikuti Arahan JPU"
RADAR PALU – Ketua tim Penasehat Hukum (PH) mantan Kades Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara (Morut), AU), pasca sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA PHI/Tipikor Palu, pada Selasa (3/11/2026) Advokat Dr. Irwanto Lubis, SH., MH, mengatakan empat saksi yang ditampilkan Jaksa Penutut Umum (JPU) tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dana Corporate Social Responsibilitity (CSR), dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
"Menurut saya, empat saksi yang dihadirkan hari ini di hadapan majelis hakim tidak memahami dan tidak mengerti apa itu dana CSR sesungguhnya. Mereka (para saksi) hanya mengikuti arahan dari pihak JPU saja, " tutur Irwanto Lubis, usai sidang.
Keempat saksi yang dihadirkan oleh JPU Salma, SH., MH., seorang jaksa karier yang bekerja di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), Amrizal, SH, dan Kevin Hiskial Patialo, SH, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari Morowali Utara (Morut), yakni Sudirman Usman perwakilan dari CV Surya Amindo Perkasa, Hamzah Bajalana mantan ketua BPD Desa Tamainusi, Satir Nasir mantan Pj Kades Tamainusi, dan Halaidin Kaur Perencanaan Desa Tamainusi.
Dalam keterangan kesaksian empat saksi inilah yang dinilai oleh Irwanto Lubis tidak memahami apa itu CSR yang diberikan oleh empat perusahaan yang berada di sekitar wilayah Desa Tamainusi yang dulunya masih terkebelakang, belum maju dan sepi.
Empat perusahaan itu adalah PT Hoffmen International, CV Surya Amindo Perkasa, PT Palu Baruga Yaku, dan PT Cipta Hutama Meranti.
“Semua saksi yang dihadirkan jaksa tidak mengerti, dan tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana CSR itu, “ ungkap Irwanto, kepada media Radar Palu, Jawa Pos group.
Menurut Irwanto, ketika pihaknya menanyakan adakah dana CSR masuk ke pemerintah Desa Tamainusi, semua saksi terlihat “bengong” dengan gestur tak paham. Padahal dana itu telah digunakan sesuai dengan mekanisme yang benar, sebagaimana tujuan dan fungsi sesungguhnya dari CSR perusahaan tambang yang ada disekitar wilayah Desa Tamainusi. Sebagai kewajiban perusahaan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa terdampak aktifitas yang ada di lingkungannya.
“Dakwaan jaksa itu keliru. Kenapa saya katakan seperti itu, karena Jaksa, dalam anggapannya siapa yang menggunakan dana APBDes itu kosupsi. Padahal tidak seperti itu, “ tegas Irwanto.
“Jaksa harus memahami juga apa itu esensi dari dana CSR itu. Arti dan makna dari CSR itu adalah tanggung jawab sosial, yang merupakan kewajiban dari perusahaan. Diperuntukkan untuk masyarakat terdampak aktifitas tambang perusahaan, “ jelasnya.
Saksi telah mengakui adanya penggunaan dana CSR tersebut untuk objek-objek yang dibangun oleh Pemerintah Desa. Misalnya bantuan dana CSR dari CV Surya Amindo Perkasa, ada 13 kali melakukan pencairan dan semuanya telah dikelola dengan baik, untuk membangun berbagai fasilitas Desa Tamainusi. Pemberian CSR juga diberikan oleh tiga perusahaan yang lain, semuanya dibangun untuk berbagai fasilitas desa.
