RADAR PALU – Persoalan stunting dan ketepatan data kesejahteraan sosial menjadi perhatian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sigi.
Dari data yang disampaikan Ketua TP PKK Sigi, Hj. Siti Halwiyah, masih terdapat sekitar 1.613 kasus stunting yang membutuhkan penanganan bersama.
Siti Halwiyah mengatakan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah desa, Puskesmas, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kader PKK perlu membagi sasaran dan bekerja secara terkoordinasi agar penanganannya lebih terukur.
Baca Juga: Lantik Kades PAW dan BPD, Bupati Sigi Tekankan Pemerintahan Desa Bersih dan Inovatif
Hal itu disampaikannya saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Kabupaten Sigi yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Sigi, Selasa (15/9/2026).
“Kalau kita serius, ada anggarannya di desa, ada anggaran BOK di Puskesmas. Selama ini kita belum bersinergi secara maksimal,” ujar Siti Halwiyah.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan. Sementara anak yang telah mengalami stunting perlu mendapatkan pemantauan dan penanganan sesuai kondisi medisnya.
Jika dalam dua hingga tiga bulan berat badan atau tinggi badan anak tidak mengalami peningkatan, orang tua diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dokter anak dan ahli gizi.
“PKK tidak bisa mengobati, tetapi PKK-lah motornya karena kita sampai ke keluarga,” jelasnya.
Selain stunting, Siti Halwiyah menilai pembenahan data kesejahteraan sosial menjadi pekerjaan penting yang harus segera diperkuat. Data yang akurat diperlukan agar perencanaan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyebut masih terdapat persoalan inclusion error dan exclusion error dalam data masyarakat. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan bersama hingga tingkat desa.
