RADAR PALU - Anggota fraksi pks di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah di ruang fraksi pks DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi Selasa Pagi. (3/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus dialog terbuka terkait berbagai persoalan pendidikan di Sulawesi Tengah.
Dari unsur fraksi, hadir Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., yang akrab disapa Bunda Wiwik, Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga anggota Komisi III Takwin, S.Sos., Sri Atun dari dapil IV yang membidangi kesejahteraan, serta Asrullah, S.E., M.M., Dapil (Buol–Tolitoli).
Sementara itu, dari PGRI hadir Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Idrus A. Rore, S.Pd., S.H., M.Pd., Wakil Ketua I Drs. Triyono, M.Pd., Wakil Ketua II Hj. Zaenab, S.Pd., M.Si., Ketua Perempuan PGRI Nurhayati Nadra, S.Pd., M.Pd., Ketua LKBH PGRI Drs. Harun Nyang Itam Abu, S.H., M.H., Koordinator Bidang Pengkaderan Drs. H. Colla Gauk, M.Si., serta Wakil Sekretaris Umum I Aisyah, S.Pd.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Umum PGRI Dr. Idrus A. Rore menyampaikan sejumlah pokok pikiran PGRI, di antaranya persoalan guru honorer, keterlambatan sertifikasi, perlindungan hukum bagi guru, serta pentingnya penguatan kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas sekolah yang belum sebanding dengan jumlah satuan pendidikan.
Ketua Fraksi PKS, Bunda Wiwik, menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, pemerataan akses hingga ke desa-desa terpencil menjadi fondasi utama. Tanpa akses dan sarana yang memadai, sulit berbicara tentang mutu pendidikan.
Ia juga menekankan bahwa kualitas guru tidak hanya diukur dari gelar akademik atau sertifikasi, melainkan dari hasil pembelajaran yang tercermin pada kemampuan dan karakter murid. Guru, menurutnya, harus profesional sekaligus menjadi teladan moral bagi peserta didik.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Takwin, menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah. Ia berharap berbagai temuan di lapangan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Sri Atun turut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan.
Ia menilai, meskipun guru telah mengikuti sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan kapasitas tetap diperlukan agar kualitas pembelajaran benar-benar berdampak pada kemampuan dasar siswa.
Sementara itu, Asrullah menyampaikan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan keseriusan bersama.
Ia menilai peningkatan mutu guru harus dibarengi dengan niat dan komitmen yang kuat, serta program yang terarah dan terukur.
Ia juga menyetujui program yang dari pgri yaitu IN-ON-IN
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog yang memberikan masukkan positif. Kedua belah pihak sepakat bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan kolaborasi, evaluasi berkelanjutan, serta langkah konkret agar kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah semakin baik dari waktu ke waktu.(cr4)
Editor : Muchsin Siradjudin