Hari Keadilan Ekologis, Warga Touna dan Morowali Tolak Ancaman PLTA dan Pengambilan Air

Wahono. • Dipublikasikan Selasa, 22 September 2026 | 07:32 WIB
Hilman, Manajer Kajian Hukum dan Litigasi Lingkungan WALHI Sulteng, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers Hari Keadilan Ekologis di Palu, Senin (21/9/2026). Foto : Wahono
Hilman, Manajer Kajian Hukum dan Litigasi Lingkungan WALHI Sulteng, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers Hari Keadilan Ekologis di Palu, Senin (21/9/2026). Foto : Wahono

 

RADAR PALU – Warga dari Tojo Una-Una (Touna) dan Morowali menyuarakan kekhawatiran terhadap sejumlah proyek yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers memperingati Hari Keadilan Ekologis yang digelar WALHI Sulawesi Tengah dengan tema Cerita Tapak untuk Keadilan Ekologis, Senin (21/9).

Perwakilan masyarakat Tojo Una-Una, Ramli, mengatakan terdapat sekitar 10 desa di Kecamatan Ulubongka yang berpotensi terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Menurutnya, masyarakat khawatir pembangunan bendungan dapat menggenangi wilayah permukiman karena sebagian desa berada di kawasan rendah. Selain kehilangan tempat tinggal, warga juga cemas terhadap sumber mata pencaharian, khususnya masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari ikan kecil atau nike.

Baca Juga: 26 Rumah Rusak, Warga Sulewana Poso Desak Kepastian Ganti Rugi

“Kalau masyarakat direlokasi, tentu harus memulai hidup baru dan kembali beradaptasi dengan sumber pencaharian,” ujar Ramli.

Ia juga menyebut Desa Kasiala menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak. Warga turut menyoroti rencana masuknya sejumlah perusahaan setelah PLTA beroperasi, termasuk rencana penggunaan sekitar 2.000 hektare lahan untuk pembangunan kandang modern.

Sementara itu, Manajer Kajian Hukum dan Litigasi Lingkungan WALHI Sulteng, Hilman, mengatakan percepatan transisi energi harus tetap memperhatikan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: 15 Hektare Kebun Dilalap Api, Dua Rumah Warga Poso Ikut Terbakar

“Transisi energi tidak dapat hanya diukur dari besarnya investasi, kapasitas energi, atau target penurunan emisi. Hak masyarakat dan perlindungan lingkungan juga harus menjadi ukuran,” katanya.

Di Morowali, perwakilan masyarakat lingkar PT IHIP, Akram, menyoroti rencana pengambilan air dari Sungai Karopa yang selama ini menjadi sumber irigasi persawahan.

“Petani berjuang agar air tidak diambil perusahaan karena sungai itu digunakan untuk mengairi sawah,” ujar Akram.

Editor : Wahono.
Touna Ekologis WALHI Sulteng morowali PLTA