Indeks Demokrasi Indonesia Sulteng Turun, Pemprov Evaluasi Sejumlah Indikator

Rony Sandhi • Dipublikasikan Jumat, 18 September 2026 | 14:52 WIB
Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng.(Foto: Rony Sandhi)
Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng.(Foto: Rony Sandhi)

RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mulai mengevaluasi sejumlah indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami penurunan. Pembenahan ditargetkan dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan.

Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulteng Novalina sebagai tindak lanjut tahapan penghitungan IDI 2026 dan proses verifikasi data yang telah dilakukan pemerintah pusat.

Baca Juga: Alkon dan Anggaran Media Jadi Sorotan Banggar DPRD Palu. 

Novalina meminta seluruh pihak terkait mengevaluasi persoalan yang memengaruhi capaian IDI Sulteng. 

Menurutnya, terdapat sejumlah poin yang perlu menjadi perhatian menyusul penurunan sejumlah indikator.

“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian terkait turunnya IDI yang menjadi perhatian untuk dievaluasi,” ujar Novalina.

Baca Juga: PMI Morut Perkuat Layanan Kemanusiaan Hingga Kecamatan

Ia mengatakan waktu yang tersedia untuk melakukan pembenahan relatif terbatas. Karena itu, seluruh anggota Pokja IDI Sulteng diminta memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah intervensi terhadap indikator yang masih mengalami penurunan.

“Waktu kita tinggal tiga bulan untuk melakukan pembenahan dan mencari solusinya. Dengan pertemuan ini diharapkan semua tim Pokja IDI Sulteng bisa melakukan koordinasi untuk melakukan langkah-langkah intervensi,” katanya.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulteng, akademisi, Tim IDI BPS Provinsi Sulteng, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Hukum, BPKAD, KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, Dit Intelkam Polda Sulteng, Sekretariat DPRD Sulteng, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah media mainstream.

Baca Juga: RSUD Kolonodale Hadirkan Layanan CT Scan 64 Slice

Keterlibatan lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat penyediaan data sekaligus merumuskan langkah perbaikan terhadap indikator-indikator demokrasi yang mengalami penurunan.

Pemprov Sulteng menargetkan koordinasi dan evaluasi tersebut menghasilkan langkah konkret sebelum tahapan penghitungan IDI 2026 memasuki tahap akhir.***

Editor : Mugni Supardi
IDI Sulteng demokrasi Pemprov Sulteng BPS Sulteng novalina