RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, menghadiri rapat paripurna dengan agenda, jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rapat Paripurna masa persidangan I Tahun sidang 2026-2027 itu dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, di ruang rapat paripurna DPRD Morowali, Kamis (10/9/2026).
Turut hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Morowali diwakili, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali, Yusman Mahbub, anggota DPRD Morowali, Asisten dan Staf Ahli, ppimpinan OPD, anggota Forkopimda Morowali, dan para tamu undangan lainnya.
Baca Juga: BRI BO Morowali dan RSUD Morowali Perkuat Digitalisasi Layanan Keuangan
Membuka paripurna, Herdianto menyampaikan, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan, agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan fraksi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pembahasan Ranperda Perubahan APBD, sebelum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut dari Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Untuk itu DPRD berharap, agar seluruh penjelasan yang disampaikan bupati memberikan kejelasan terhadap seluruh substansi pandangan umum fraksi sehingga pembahasan tingkat badan anggaran dapat lebih efektif, objektif dan menghasilkan APBD perubahan yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat Morowali,” harap Ketua DPRD.
Adapun selanjutnya, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Morowali atas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD T.A 20206 yang dibacakan Sekda Morowali, Yusman Mahbub.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja, Polres Morowali Panggil KTT PT RCP
Pertama bupati memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang meliputi beberapa hal yakni, terkait Pendapatan daerah, Belanja daerah dan serapan anggaran, Peningkatan defisit, kemudian tentang Resiko penumpukan kegiatan pada akhir tahun, dan tanggapan terhadap APBD berbasis outcome.
Selanjutnya jawaban atas pandangan umum Fraksi Demokrat mengenai, Kondisi pendapatan, belanja, defisit dan risiko fiskal, kemudian Manfaat silpa, Penyelenggaraan Porprov Sulteng, soal Kesejahteraan aparatur PPPK paruh waktu dan tenaga kebersihan serta tenaga honorer, kemudian mengenai Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan Nakes, Penataan wajah ibu kota kabupaten dan kecamatan, terkait Percepatan pelaksanaan APBD, serta Penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Kemudian jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terkait beberapa hal diantaranya, Penyesuaian pendapatan, belanja dan defisit APBD, kemudian selanjutnya soal Kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer dana.
Baca Juga: Pemkab Morowali Gelar Seminar Akhir RAD-PUG 2025–2029
Jawaban atas pandangan umum Fraksi Gerindra mengenai, APBD sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, Stabilitas dan keberlanjutan pendapatan daerah, Strategi fiskal dan diversifikasi ekonomi, Pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar, Lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, Pembentukan dan pemanfaatan silpa, Efektivitas atas pelaksanaan APBD dan mekanisme pengendalian internal, hingga soal Strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir jawaban bupati atas pandangan umum Fraksi Perindo terkait, Pendapatan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Belanja daerah, Pemenuhan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, Silpa dan penyerapan anggaran, terkait Revitalisasi tugu adipura, tugu KTM, Gapura selamat datang, dan Menara masjid agung, kemudian soal Realisasi anggaran dan opini BPK, selanjutnya soal Investasi dan tenaga kerja lokal, terkait Visi dan misi, Peningkatan PAD 2026, terkait MTS tanjung harapan, dan termasuk soal Telaah staf dan pembayaran kepada kontraktor.
Adapun acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen jawaban bupati atas pandangan umum anggota fraksi terhadap pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran (T.A) 2026 yang diserahkan Pemkab Morowali kepada DPRD Morowali.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin