RADAR PALU - Saat sebagian pejabat menikmati fasilitas dan tunjangan dari negara, seorang kepala sekolah di pedalaman Mamosalamo justru harus merogoh kocek sendiri agar anak-anak tetap bisa belajar.
Kisah itu disampaikan Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi di hadapan para pejabat Pemkab Morut yang baru dilantik di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (10/9/2026).
Bagi Delis, cerita tersebut bukan sekadar kisah tentang keterbatasan sekolah di daerah terpencil. Itu adalah tamparan moral bagi setiap pejabat yang diberi amanah melayani masyarakat.
Baca Juga: Rp418 Miliar Digelontorkan, Petani Sulteng Didorong Naik Kelas
Sekitar dua pekan sebelumnya, Delis menerima laporan mengenai kondisi sebuah sekolah di wilayah pedalaman di Kecamatan Mamosalamo.
Sekolah itu hanya memiliki satu orang guru.
Persoalannya menjadi pelik ketika kepala sekolah harus meninggalkan sekolah untuk menjalankan urusan kedinasan ke kabupaten.
Baca Juga: Delis Warning Pejabat: "Belanda Masih Jauh, Jangan Main Politik! Bisa Dicopot"
Tidak ada guru lain yang menggantikan. Akibatnya, siswa terpaksa dipulangkan.
Kondisi semakin sulit karena sekolah tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk merekrut tenaga honorer.
Namun, kepala sekolah tidak memilih menyerah.
Baca Juga: Banggai Surplus Beras, Mentan Amran Dorong Penguatan Brigade Alsintan
Seorang warga setempat yang memiliki latar belakang pendidikan diminta membantu mengajar.
Masalah berikutnya, siapa yang membayar. Di sinilah kisah itu menjadi berbeda.
Rupanya, kepala sekolah itu menggunakan tunjangan profesinya sendiri sebesar Rp950 ribu per bulan untuk membayar orang yang membantu mengajar.
Baca Juga: Ibadah Pengucapan Syukur Hasil Bumi, Jemaat di Dusun III Waturalele Lelang Hasil Panen untuk Bangun
Uang yang semestinya menjadi hak pribadinya rela disisihkan demi memastikan anak-anak di pedalaman tetap mendapatkan pelajaran.
"Dia pakai tunjangan profesinya sendiri, Rp950 ribu setiap bulan untuk membayar guru itu. Angka itu besar untuk ukuran di desa," ungkap Delis.
Mendengar cerita tersebut, Delis mengaku terharu, tetapi tidak tinggal diam.
Baca Juga: BRI Poso Gelar Maulid Nabi 1448 H, Hadirkan Kakan Kemenag Poso
Dia lantas memanggil kepala dinas. Sayangnya, pejabat tersebut tidak berada di tempat.
Saat pelantikan itu, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah kosong karena pejabatnya digeser ke Dinas Sosial Daerah.
Tak ada Kepala Dinas, Delis memanggil Sekretaris.
Baca Juga: Ini Lima Alasan Hakim Sahkan Anggota DPD RI Rafiq Al’Amri Sebagai Tersangka
Instruksinya tegas, dirinya siap membayar tenaga pengajar tersebut menggunakan uang pribadinya.
Dia tidak ingin beban itu terus dipikul sang kepala sekolah.
"Tiap bulan potong gaji saya dan kirimkan langsung ke guru yang bersangkutan. Jangan biarkan kepala sekolah yang harus menanggung. Malu kita," ujarnya.
Baca Juga: Delis Tantang 36 Kades Baru Turunkan Kemiskinan Desa
Kalimat itu menjadi sentilan paling keras dari pesan Delis kepada para pejabat.
Sebab, di tengah keterbatasan sekolah di pelosok, masih ada aparatur yang memilih mengorbankan uang pribadi demi anak-anak.
Tetapi di sisi lain, Delis mengaku masih menemukan laporan mengenai pejabat yang justru mengambil hak bawahannya.
Baca Juga: Dinsos Banggai Perketat Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan
Kontras itulah yang ingin ditunjukkan Delis.
Dia meminta para pejabat tidak kehilangan semangat pengabdian hanya karena persoalan anggaran, fasilitas perjalanan dinas, maupun kenyamanan pribadi.
Menurut Delis, seorang pejabat harus memiliki keberanian untuk tetap bekerja meski harus turun langsung ke lapangan dan tidak selalu mendapatkan fasilitas perjalanan dinas.
Baca Juga: Kejari Morut Proses Laporan Dana CSR Desa Ganda-Ganda
Sebab, pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak fasilitas yang pernah dinikmati seorang pejabat.
Masyarakat akan mengingat apa yang pernah dilakukan pejabat tersebut untuk mereka.
Dia bilang, jabatan adalah kesempatan untuk meninggalkan kebaikan, bukan kesempatan mengambil keuntungan dari bawahan.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Pemda Bersama Ratusan Masyarakat Melaksanakan Sholat Istisqa Memohon Turunnya Hujan
Kisah kepala sekolah di Mamosalamo, kata Delis, menjadi cermin bahwa pengabdian tidak selalu membutuhkan fasilitas besar.
Kadang, pengabdian justru terlihat dari kesediaan seseorang memberikan apa yang dimilikinya ketika orang lain membutuhkan.
Dan bagi para pejabat, kisah itu seharusnya menjadi pengingat, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk melayani.
Baca Juga: Sebut Kliennya Dizolimi, PH Pertanyakan Perpanjangan Penahanan Melewati Batas Waktu
Dia berharap para pejabat Morowali Utara mampu meninggalkan nama baik melalui karya, pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat serta daerah.
"Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Delis meminta para pejabat tidak buru-buru bermain politik menjelang Pilkada 2031.
Baca Juga: Sesar Palu-Koro Picu Gempa M 4,7 di Donggala, Getaran Terasa hingga Palu dan Sigi
"Ada saya lihat mulai main-main politik lagi. Hei, Belanda masih jauh, Pilkada 2031," katanya.
Jika nekad bermanuver, sanksi pencopotan jabatan pasti berlaku.
"Saya ingatkan, hati-hati, jangan kage so dicopot," tegas Delis. (***)
Editor : Ilham Nusi