RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluh BPHN), Senin (24/8/2026).
Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum, khususnya dalam memastikan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Sulteng Dampingi Poltekkes Palu Perkuat Pelindungan Merek
Melalui pembahasan tindak lanjut, setiap rekomendasi didorong untuk mendapatkan penyelesaian yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan organisasi dan pelaksanaan tugas.
Baca Juga: Kontingen POPDA Poso Terima Cenderamata Gula Merah, Manisnya Sambutan Tuan Rumah Buol Bikin Haru
Rakhmat Renaldy dalam keterangannya menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara optimal sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas.
Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kepatuhan, serta mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin efektif dan bertanggung jawab.***
Editor : Mugni Supardi