RADAR PALU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah semakin mengkhawatirkan seiring memasuki periode kemarau. Kondisi lahan yang mengering, suhu meningkat, kelembapan rendah, serta angin berpotensi mempercepat meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat, luas areal karhutla di Sulteng sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai sekitar 4.147 hektare. Sementara berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua NASA, terdapat 1.007 titik panas selama 1 Januari-15 Juni 2026. Jumlah tersebut melonjak 205 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang hanya mencatat 330 titik.
Lonjakan juga terlihat pada luasan lahan terbakar. Pada Januari-Mei 2026, karhutla mencapai 2.222,24 hektare, meningkat tajam dibandingkan 312,15 hektare pada periode yang sama tahun sebelumnya. Luasan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2019.
Baca Juga: Karhutla di Donggala Melanda 10 Hektare, Tiga Titik Api Berhasil Dipadamkan
Ancaman kembali terlihat pada Agustus. Berdasarkan data KLHK yang dikutip Databoks Katadata, hingga 21 Agustus 2026 Sulawesi Tengah masuk 10 besar provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 263 titik.
Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah yang menghadapi ancaman serius. Pada 17 Agustus, kebakaran di kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, menghanguskan sekitar 20 hektare lahan. Api disebut bermula dari lahan warga sebelum merembet ke kawasan hutan. Kawasan yang sama juga mengalami kebakaran pada 30 Juli.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan, Sejumlah Wilayah Sulteng Rawan Karhutla
Merespons kondisi tersebut, Bupati Tojo Una-Una pada 19 Agustus menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/20/BPBD/2026.
Selain Tojo Una-Una, pemantauan NASA FIRMS menunjukkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir juga muncul di Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol dan Tolitoli.
Karsa Institute bersama IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia dan ROA menilai karhutla tidak semata persoalan pemadaman api. Kebakaran dapat merusak tutupan vegetasi, habitat satwa, kualitas tanah dan air, meningkatkan emisi karbon serta mengganggu sumber penghidupan masyarakat.
“Pendekatan penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Ke depan, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan bersama keenam organisasi tersebut.
Mereka mendorong pemerintah segera memperkuat tindakan kedaruratan, terutama di wilayah dengan risiko tinggi. Langkah tersebut meliputi deteksi titik panas, respons cepat, pemadaman, isolasi api, pendinginan, hingga pencegahan munculnya titik api baru.
Posko terpadu di tingkat kabupaten hingga kecamatan juga dinilai penting untuk mengidentifikasi hotspot, melakukan verifikasi lapangan, mengendalikan api, membangun sekat bakar, memastikan proses pendinginan serta mengamankan sumber air.
Baca Juga: Polres Gelar Kesiapsiagaan Karhutla, Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam jangka menengah, pencegahan perlu diperkuat dari tingkat desa melalui sistem peringatan dini berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas warga, pengelolaan lahan tanpa pembakaran, serta kesepakatan desa terkait pencegahan dan respons karhutla.
Perlindungan kawasan hutan dan ekosistem bernilai ekologis tinggi juga perlu menjadi bagian dari strategi. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, KPH, aparat, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan masih berlangsung hingga September atau pertengahan Oktober.
Keenam organisasi tersebut mengingatkan, karhutla 2026 berpotensi menjadi salah satu kejadian terbesar dalam sejarah Sulteng atau setidaknya dalam satu dekade terakhir sehingga membutuhkan penanganan serius dan terpadu dari seluruh pihak.
Editor : Wahono.