RADAR PALU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tojo Unauna (Touna), menggelar Focus Group Discussion (FGD) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2026, berlangsung di ruang rapat Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Touna, Aspan P. Taurenta ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan inovatif.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud Kabupaten Touna, Samudin Tanciga, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Touna, Eko Windarto, perwakilan Kabag Hukum, Para Kepala Bidang, perwakilan guru, aktivis LSM, serta wartawan.
Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Touna, Aspan P. Taurenta dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel serta tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Unauna terus melakukan upaya peningkatan pelayanan, maka perlu melakukan penataan kembali agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, forum konsultasi publik ini dilaksanakan," kata Aspan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan prosedur, tetapi juga dengan membangun sistem pelayanan yang mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan standar pelayanan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Unauna," jelasnya.
Aspan berharap, kedepannya setelah mengikuti FKP ini, penataan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi jauh lebih baik, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,"harapnya
Melalui FKP ini, Dinas Dikbud Touna menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.
"Masukan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi landasan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan masyarakat," tegasnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin