RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, memperluas gerakan literasi dengan menggandeng DPRD dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses bacaan sekaligus mendekatkan layanan literasi ke ruang-ruang publik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Perpustakaan Sigi, DPRD Sigi, dan Dinas Kesehatan Sigi.
Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perpustakaan Sigi Imron Noor, Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho, dan Kepala Dinas Kesehatan Sigi dr. Trieko Stefanus Larope, usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Bupati Sigi, Senin (17/8/2026).
Baca Juga: HUT ke-81 RI, Bupati Sigi Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata
Kegiatan tersebut disaksikan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, Kajari Sigi Irwan Ganda Saputra, Pabung 1306 Kota Palu Mayor Inf Tarno, serta sejumlah tamu undangan.
Imron Noor mengatakan, kerja sama dengan DPRD Sigi salah satunya diarahkan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan arsip dan dokumen yang dihasilkan lembaga legislatif.
Menurutnya, berbagai produk hukum maupun dokumen DPRD nantinya dapat dikelola dan diarsipkan melalui Dinas Perpustakaan Sigi sehingga lebih mudah diakses sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
Baca Juga: Puspenkum Kejagung Beri Penyuluhan Pencegahan Korupsi kepada Pemkab Sigi, Tekankan Peran APIP
“Produk-produk hukum dan produk lainnya yang ada di DPRD itu kita arsipkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi,” kata Imron.
Sementara kerja sama dengan Dinas Kesehatan menyasar penyediaan pojok baca di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sigi.
Pojok baca tersebut akan ditempatkan di ruang pelayanan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu menunggu antrean dengan membaca.
Baca Juga: Kapolres Sigi Imbau Anggota Utamakan Disiplin Saat Gunakan Senjata Api
“Dinas Kesehatan kita MoU mengenai pojok baca. Jadi di lingkungan semua Puskesmas itu ada pojok baca untuk menunggu antrean,” ujarnya.
Imron mengatakan, keberadaan pojok baca di Puskesmas diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi masyarakat sekaligus memperluas ruang tumbuhnya budaya literasi.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, termasuk mendukung pemberantasan buta aksara.
Baca Juga: Lepas 80 Pramuka ke Jamnas XII, Bupati Sigi: Pramuka Harus Jadi Benteng Generasi Muda dari Narkoba
Di sisi lain, capaian literasi Kabupaten Sigi disebut menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pengukuran di tingkat provinsi, capaian literasi Sigi mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sigi hari ini pencapaiannya naik satu digit. Itu perhitungan dari provinsi,” ungkapnya.
Dinas Perpustakaan Sigi juga akan memperkuat budaya baca sejak usia dini, termasuk menyasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Baca Juga: Bupati Sigi Siapkan Stadion di Sekolah Rakyat, Lahan Diperluas 8 Hektare
Tak hanya soal membaca, penguatan literasi juga diarahkan untuk mengenalkan sejarah dan tokoh daerah kepada generasi muda.
Imron menyebut masih banyak sejarah lokal dan tokoh perjuangan daerah yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Sigi. Salah satunya Karajalemba dan sejarah perjuangan di wilayah Kulawi.
“Kita coba memperkenalkan semua itu melalui ini tadi, MoU dengan Dinas Kesehatan dan DPRD,” katanya.
Baca Juga: Kapolres Sigi Gandeng BAZNAS, ZIS Personel Polres Dioptimalkan untuk Warga
Selain memperluas layanan secara langsung, Dinas Perpustakaan Sigi juga mengembangkan layanan perpustakaan digital. Masyarakat dapat mendaftar secara daring dan meminjam buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
“Jadi kita tidak lagi harus ke perpustakaan. Kita mendaftar secara digital dan kita dapat buku selama tujuh hari untuk peminjaman,” jelas Imron.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor tersebut mampu membuat akses terhadap bahan bacaan semakin mudah dan merata.
Dengan demikian, penguatan literasi di Kabupaten Sigi tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, tetapi juga hadir di fasilitas kesehatan, lembaga pemerintahan, hingga layanan digital yang dapat diakses masyarakat secara lebih luas.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin