RADAR PALU – Membangun pendidikan, harus seiring dengan membangun karakter dan membangun infrastruktur ruang belajar yang memadai dan nyaman. Disinilah kualitas pendidikan terjamin dan terjaga.
Di Sulawesi Tengah hari ini, ada sebuah ironi pembangunan yang terabaikan. Terlihat dengan kasat mata. Nyata dan ada faktanya.
Sejumlah fasilitas ruang belajar mengajar di sejumlah madrasah dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan APBN 2025, baik yang sedang dibangun baru maupun renovasi (diperbaiki kembali), kini mangkrak dan dilakukan pembiaran.
Baca Juga: Sulteng Bidik Pasar Dunia, Anwar Hafid Ingin Jadi Raja Durian
Akibatnya, proses belajar mengajarpun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai akibat, dari belum rampungnya pembangunan ruang belajar mengajar di madrrasah yang ada di Sulawesi Tengah, yang dibangun sejat 17 November 2025 secara serentak di Sulawesi Tengah, di program Hasil Terbaik Cepat (HTC).
Kepada media Radar Palu, Jawa Pos grup, ketua tim Sarana dan Prasarana se Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemnterian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh. Rusli, mengungkapkan kegerahan hatinya sebagai orang yang paling dicari pimpinan madrasah, dan orang tua wali murid, karena pembangunan madrasahnya terlihat belum rampung.
“Saya dikejar-kejar sama Kepala Madrasah. Mengeluh. Mereka mengungkapkan bangunan madrasahnya belum selesai. Sementara siswa sudah harus masuk belajar pada tanggal 13 Juli ini, “ beber Muh. Rusli kepada Radar Palu, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga: Ranperda TJSL Disahkan, Bunda Wiwik: Perusahaan Harus Hadir Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
Misalnya Kabupaten Sigi ada 12 madrasah, Donggala sebanyak 10 madrasah. Kemudian di Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Kabupaten Buol, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah yang pembangunannya rata-rata belum selesai.
“Pembangunan madrasah ini dimulai 17 November 2025, dengan lama durasi pekerjaan 240 hari kerja. Hitung saja sudah berapa lama Balai PUPR ini diberi kesempatan. Seharusnya awal bulan Juli 2026, pembangunan ini sudah tuntas dan rampung, supaya sudah bisa digunakan fasilitasnya, “ ungkap Rusli.
Baca Juga: PHK Massal PT GNI, Takwin Minta Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi
Dikatakan Rusli, biaya pembangunan madrasah ini tidak kecil. Rata-rata puluhan dan ratusan miliar.
Semuanya didanai murni 100 persen dari Kementerian Agama. Sementara Balai PUPR itu yang dipercaya untuk mengerjakan pembangunan madrasah ini, sesuai Inpres No. 7 Tahun 2025.
“Harusnya Balai PUPR bertanggungjawab, untuk menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, tetapi terbengkalai, “ tegas Rusli.
Baca Juga: Kemenag Programkan Promosi Jabatan ASN Menggunakan Pola “Manajemen Talenta” Berbasis Kompetensi
Namun apa yang terjadi? Fakta di lapangan, setelah pihaknya turun lapangan mengecek satu persatu semua pekerjaan Balai PUPR tidak ada yang selesai, apalagi dikategorikan rampung dan layak digunakan.
“Masih belum selesai. Disana-sini pekerjaan amburadul. Di kabupaten terdekat, misalnya Kabupaten Sigi, semua 12 madrasah belum ada yang kelar. Anggaran 19 miliar. Semua melewati kontrak. Sekarang sudah masuk tanggal 12 Agustus, karena anak-anak sudah masuk sekolah itu sejak 13 Juli 2026 yang lalu. Harusnya sudah selesai semua pekerjaan ini, “ ujarnya.
Bahkan Rusli mendapati beberapa pekerjaan tidak layak, pintu dan jendela seharusnya diganti dengan yang baru justeru tidak diganti sesuai RAB.
Baca Juga: Pembiayaan UMKM Capai Rp1.948,72 Triliun, OJK Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
“Catnya pun demikian. Hanya dicat ulang. Harusnya pintu dan jendela diganti baru dan dicat lagi. Semuanya harus baru. Ini yang kami dapat di lapangan, betapa tidak profesionalnya Balai PUPR Sulawesi Tengah ini, “ sebutnya lagi.
Dari Kabupaten Touna, sejumlah madrasah terpaksa meminjam sekolah untuk mengaktifkan proses belajar mengajarnya. Terkait belum rampungnya madrasah di Touna.
“Kami terpaksa pinjam sekolah. Siswa kami belajarnya sore hari. Ini di Ampana Kota. Belum lagi di kecamatan lain. Ada bangunan yang dirusak, besi-besinya dipotong, dibobol, dibiarkan begitu saja. Ditanya bagaimana kelanjutannya, katanya akan dibangun sekolah rakyat, sehinga anggarannya bergeser, “ ungkap seorang Kepalah Madarasah (Kamad), H. Arsyad Sahidi, setelah berbicara dengan salah seorang tukang dan mandor di madrasahnya di Touna.
Baca Juga: Picu Ketimpangan Fiskal, Muhammad Safri Desak Gubernur Sulteng Perjuangkan Revisi Kepmen ESDM
“Kasus di Ampana Kota, banyak pintu dan jendela tidak dipasang baru. Demikian catnya, hanya ditindis dengan cat baru. Belum lagi madarasah yang di Kecamatan Dataran Bulan, Tojo, dan Marowo. Sudah tujuh bulan tidak bisa digunakan. Hanya menumpang di sekolah lain, “ ungkap Haji Arsyad, resah.
Karena keterlambatan pekerjaan ini, dan belum tuntas, Rusli terus mendapat kecaman dari Kemenag pusat. Mempertanyakan bagaimana progres penyelesaian pembangunan gedung madrasah 2025—2026 di Sulawesi Tengah.
“Saya dicecar habis-habisan dari pusat (Kementerian Agama RI, red), saat rapat zoom dengan pimpinan. Mempertanyakan hasil akhir pembangunan madrasah ini, “ tutur Rusli.
Baca Juga: HUT Kodam Palaka Wira, Bunda Wiwik: Berharap TNI Semakin Dekat dengan Rakyat dan Perkuat Pembangunan
Demikian pula dari pihak PB Alkhairaat, yang gedung madrasahnya banyak dibangun dan direnovasi pada tahun ini.
“Waduh pak, saya ditanya terus sama PB Alkhairaat, mengenai keberadaan dan proses pembangunan gedung madrasah Alkhairaat yang dibangun pada periode tahun ini, “ ujarnya.
Pun demikian dengan yang di Kabupaten Tolitoli, perguruan Darul Dakwah wal Irsyad (DDI) juga mempertanyakan dan mengkomunikasikan kepada tim bagaimana proses penyelesaian pembangunan madrasah mereka.
Baca Juga: Sri Atun Serap Aspirasi Warga Banggai dalam Reses Masa Persidangan III
Karena itulah, Moh. Rusli, berkoordinasi dengan pihak Balai PUPR, terutama dengan PPK yang menangani pembangunan madrasah dengan mengggunakan biaya murni Kementerian Agama, mis respon.
“Saya setiap hari menelpon PPK ini, dari Balai PUPR tetapi tidak direspon. Handphone saya tidak pernah dibalas. Kadang mati. WA-nya pun demikian. Ini ada apa. Kok bisa-bisanya kami pemilik anggaran tidak diberi tanggapan. Kami hanya ingin mereka Balai PUPR itu bertanggungjawab, dengan menyelesaikan semua proyek pekerjaan pembangunan madrasah ini, tepat waktu, “ paparnya.
Moh. Rusli telah merencanakan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Sulteng, mengingat mis koordinasinya Balai PUPR. Enggan melakukan koordinasi untuk melaporkan hasil pembangunan madrasah, sebagai bentuk tanggungjawab dan amanah negara.
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Sulteng Dorong Penguatan Anggaran Ketahanan Keluarga dalam KUA-PPAS 2027
Dikonfirmasi, ke PPK Balai PUPR Sulteng yang menangani pembangunan madrasah di Sulawesi Tengah 2025-2026, Daniel Pasaribu, di nomor kontaknya 082199258***.
Seperti diketahui, Daniel Pasaribu, adalah PPK yang menangani proyek bernama Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sulawesi Tengah 1, 2, 3, dan 4.
Kepada media ini, Daniel menjelaskan, semua PHTC kontraknya masih berjalan dan ada rencana penambahan waktu. Semua madrasah dari paket PHTC 1 sampai dengan 4 masih dalam proses pekerjaan dan waktu pelakasanaannya.
Yaitu, pertama. PHTC 1 sesuai add. 2 ada penambahan waktu sampai dengan 18 Agustus. Rencananya akan ada penambahan waktu lagi terkait penambahan item pekerjaan. Kedua, PHTC 2 sesuai add. 2 ada penambahan waktu sampai dengan 16 Agustus. Rencananya akan ada penambahan waktu lagi terkait penambahan item pekerjaan. Ketiga, PHTC 3 sesuai add. 2 ada penambahan waktu sampai dengan 27 September. Keempat, PHTC 4 sesuai add. 2 ada penambahan waktu sampai dengan 1 September.
"Bahwa kami selalu merespon konfirmasi pertanyaan dari Kanwil dan Kemenag. Seingat saya, saya tdk pernah menolak atau tidak menjawab chat/telpon/whatsapp jika ada konfirmasi dari Kementerian Agama, " jawabnya menanggapi.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin