RADAR PALU — Dinas Sosial Sulawesi Tengah melepas Tim Anjangsana dan Bakti Sosial untuk menyambangi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Palu, Sigi, dan Donggala, Senin (10/8/2026).
Tim tersebut dilepas Kepala Dinas Sosial Sulteng Rifki Anata Mustaqim di Kantor Dinsos Sulteng sebagai bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur lintas sektor. Di antaranya TP-PKK Sulteng, Dharma Wanita Persatuan Sulteng, BRIDA, Bappeda, serta jajaran Dinsos Sulteng.
Baca Juga: PHK Massal PT GNI, Takwin Minta Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi
Beberapa agenda utama tim tersebut meliputi:
- Mengunjungi panti dan LKS di Palu, Sigi, dan Donggala.
- Menjalin silaturahmi dengan penerima manfaat.
- Memberikan motivasi dan perhatian kepada anak-anak di LKS.
- Menyerahkan bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok.
Rifki menegaskan kegiatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran bantuan. Kehadiran pemerintah secara langsung dinilai penting untuk membangun kepedulian dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka, bersilaturahmi, memberikan perhatian, motivasi, dan semangat kepada anak-anak yang berada di LKS,” ujar Rifki.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kepedulian dan kebersamaan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Baca Juga: Cuaca Panas Menggila, BPBD Buol Ingatkan Bahaya Dehidrasi dan Kebakaran Lahan
Kegiatan anjangsana dan bakti sosial tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat berbagi, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Dinsos Sulteng berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah, organisasi perempuan, perangkat daerah, LKS, dan masyarakat penerima manfaat.***
Editor : Muhammad Awaludin