RADAR PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido menegaskan Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang tetap berakar pada budaya dan kearifan lokal. Penegasan itu disampaikan saat melantik pengurus BMA Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031 di Gedung DPRD Sulteng, Kamis (6/8/2026).
Pelantikan ditandai dengan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan bendera pataka kepada Ketua Dewan Wali Adat, Tina Nu Adat, serta Ketua Dewan Umum BMA sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru. Mulyadin Malik Tandagimpu resmi memimpin kepengurusan BMA Provinsi Sulawesi Tengah untuk lima tahun ke depan.
Reny mengatakan Sulawesi Tengah tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi juga warisan budaya, tradisi, dan hukum adat yang terus hidup di tengah masyarakat multietnis. Menurutnya, keberadaan BMA memiliki posisi penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.
Baca Juga: Jalan Amblas Watuawu Poso Akhirnya Makan Korban, Truk Terbalik dan Muatan Tumpah
"Keberadaan Badan Musyawarah Adat bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Sulawesi Tengah yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal," katanya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus mampu menjaga identitas budaya, melindungi masyarakat hukum adat, melestarikan bahasa daerah, seni tradisi, dan memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjut Reny, berkomitmen menempatkan lembaga adat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Karena itu, nilai-nilai budaya lokal harus terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Oknum ASN di Poso Dipolisikan, Diduga Lecehkan Dua Siswi
"Adat harus menjadi mitra strategis pembangunan. Nilai-nilai Libu, Sintuvu, Nolunu, Nosimpotove, dan Nosipeili harus terus kita hidupkan dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.
Reny juga mengingatkan falsafah masyarakat Kaili, Libu Mompaka Oge Ada, Ada Meoko Ngapa Maono, sebagai pesan agar musyawarah dan adat tetap menjadi fondasi kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu diwariskan kepada generasi muda agar tetap bangga terhadap budaya daerah.
Ia berharap kepengurusan baru BMA mampu menjadi perekat seluruh suku, etnis, agama, dan budaya di Sulawesi Tengah. Selain itu, BMA didorong menjadi pelopor pelestarian budaya, penguatan karakter bangsa, penyelesaian persoalan sosial melalui pendekatan adat, serta mitra pemerintah dalam merumuskan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai leluhur.
"Mari kita bersama-sama mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan tetap berakar pada budaya dengan semangat Mosangu Maroso Morambanga, Mombangu Ngata, Menuju Sulteng Nambaso," pungkasnya.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006–2011 Bandjela Paliudju, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, ketua majelis adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin