RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengalihkan penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi dari masa transisi darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski status transisi telah berakhir sejak 31 Juli 2026, berbagai pekerjaan pemulihan dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan Gempa Bumi di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2026).
Berbeda dengan fase sebelumnya yang berfokus pada penanganan darurat, pemerintah kini mengarahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Baca Juga: Karhutla Hanguskan 20 Hektare Lahan di Tojo, Api Berhasil Dipadamkan
"Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten," ujar Reny.
Menurutnya, berakhirnya status transisi bukan berarti pemerintah menarik diri dari proses penanganan bencana. Sebaliknya, pengawasan terhadap berbagai pekerjaan yang belum selesai akan terus dilakukan hingga seluruh target pemulihan tercapai.
Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah penyelesaian pembangunan huntara bagi warga yang masih terdampak gempa.
Baca Juga: Hari Mangrove Sedunia, PT Agro Nusa Abadi Tanam 100 Pohon di Kawasan Pesisir Morowali
"Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik," tegasnya.
Reny menjelaskan, Kabupaten Sigi masih menjadi fokus utama karena merupakan wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026. Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, serta seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat.
Ia berharap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga mampu mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik," pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin