RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Trikora Bangkep Sejahtera di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Rabu (29/7/2026).
Fasilitasi harmonisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional dan akuntabel.
Pembahasan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Kepastian Hukum Lewat Harmonisasi Perbup Pilkades
Seluruh substansi rancangan dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pengelolaan BUMD, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian penghasilan kepada direksi dan dewan komisaris.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa harmonisasi menjadi instrumen penting dalam menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.
"Setiap rancangan peraturan perlu melalui proses harmonisasi agar memiliki keselarasan dengan ketentuan hukum nasional serta dapat diterapkan secara efektif di daerah," ujar Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy berharap regulasi yang disusun mampu mendukung peningkatan kinerja badan usaha milik daerah sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.
"Regulasi yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.
Melalui proses harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan selaras dengan sistem hukum nasional.***
Editor : Mugni Supardi