RADAR PALU – Validitas data penerima bantuan menjadi perhatian dalam percepatan program rumah layak huni di Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai ketepatan sasaran program bedah rumah tidak akan tercapai jika basis data masyarakat masih belum akurat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/7/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengatakan penyediaan rumah layak huni harus diawali dengan pembenahan data penerima manfaat. Menurutnya, data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam menetapkan kebijakan sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
Baca Juga: Bupati dan Kapolres bersama Warga Morut Rayakan Kemenangan Spanyol
"Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas," ujar Reny.
Selain validasi data, digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program. Reny meminta seluruh organisasi perangkat daerah memiliki sistem pendataan yang mampu mempermudah proses identifikasi calon penerima bantuan.
Ia juga mengusulkan agar setiap rumah penerima bantuan dilengkapi dengan titik koordinat sehingga lokasi rumah dapat dipantau melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Baca Juga: Bupati Delis Dorong Bidan Morowali Utara Cetak Generasi Sehat dan SDM Berkualitas
Menurut Reny, langkah tersebut akan memudahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saat melakukan evaluasi maupun verifikasi terhadap penerima bantuan.
Dalam rapat itu, aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah turut diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pendukung integrasi data perumahan. Sistem tersebut memuat informasi penerima bantuan berdasarkan nomor kartu keluarga, alamat, hingga tingkat kesejahteraan.
Reny menilai inovasi digital perlu terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif dan program bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Program bedah rumah, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
"Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani Bedah Rumah ini berhasil. Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian sertifikat tanah bagi calon penerima bantuan. Legalitas lahan dinilai menjadi syarat utama sebelum bantuan pembangunan rumah dapat diberikan.
Baca Juga: Morowali Utara Raih Pengakuan Nasional Pelayanan Jamaah Haji
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, mengatakan alokasi Program BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 5.977 unit.
Menurut Akris, pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Wilayah ATR/BPN, serta pemerintah pusat. Integrasi data juga didukung melalui sejumlah aplikasi, di antaranya MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, untuk membantu identifikasi masyarakat yang masuk kategori miskin dan memiliki rumah tidak layak huni.
Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah berharap pelaksanaan program BSPS dan bedah rumah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin